IAIN DI TENGAH PARADIGMA BARU
PERGURUAN TINGGI
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, IAIN
secara keseluruhan juga tidak bisa mengisolasikan diri dari
perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan
pendidikan tinggi/Perguruan Tinggi nasional, dan bahkan internasional,
seperti dirumuskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Perguruan Tinggi pada 1998.
Dalam konteks Indonesia,
kajian ulang tentang Perguruan Tinggi semakin menemukan momentumnya dengan terjadinya
krisis moneter, yang disusul krisis ekonomi, politik dan sosial. Semua krisis
ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan mendalam tentang meningkatnya drop-out
rate di kalangan mahasiswa, tetapi juga tentang semakin merosotnya
efektivitas dan efisiensi Perguruan Tinggi dalam menghasilkan mahasiswa dan
lulusan yang memiliki competitive advantage, memiliki daya saing yang
andal dan tangguh dalam zaman globalisasi yang penuh tantangan.
Pengembangan IAIN, dengan
demikian, juga harus dilihat dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, baik pada tingkat konsep dan
paradigma Perguruan Tinggi. Bahkan lebih jauh lagi, pengembangan IAIN
sekaligus pula harus mempertimbangkan perubahan dan transisi sosial, ekonomi
dan politik nasional dan global. Tulisan ini mencoba mengkaji
perubahan-perubahan yang dapat ditempuh IAIN dalam perspektif paradigma baru
Perguruan Tinggi yang telah dirumuskan baik pada tingkat pendidikan nasional
maupun internasional. Tulisan ini juga berusaha menawarkan sejumlah peluang
dan alternatif yang dapat ditempuh IAIN—bukan hanya untuk survive,
tetapi lebih-lebih lagi untuk mengembangkan dirinya menjadi Perguruan Tinggi
yang dapat memberikan competitive advantage kepada mahasiswanya.
Paradigma Baru Perguruan Tinggi
Dilihat dari
perspektif perkembangan nasional dan global—yang disinggung sedikit di atas,
namun tidak perlu diuraikan secara rinci—maka konsep “paradigma baru” bagi
Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana
dikemukakan dalam “World Declaration on Higher Education for the Twenty-First
Century: Vision and Action”,[i]
dalam dunia yang tengah berubah sangat cepat, terdapat kebutuhan mendesak
bagi adanya visi dan paradigma baru Perguruan Tinggi. Paradigma baru itu, mau
tidak mau, melibatkan reformasi besar yang mencakup perubahan kebijakan yang
lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Dengan reformasi dan perubahan
Perguruan Tinggi dapat melayani kebutuhan yang lebih beragam bagi lebih
banyak orang dengan kandungan pendidikan (contents), metode, dan
penyampaian pendidikan berdasarkan jenis dan bentuk-bentuk baru hubungan
dengan masyarakat dan sektor-sektor masyarakat lebih luas.
Paradigma baru Perguruan Tinggi
yang sekarang ini di Indonesia
menjadi kerangka dan landasan pengembangan Perguruan Tinggi merupakan hasil
dari pembahasan dan perumusan yang telah dilakukan sejak waktu yang lama baik
pada tingkat nasional maupun internasional. Sekali lagi, IAIN sebagai bagian
integral dari sistem pendidikan nasional juga tidak bisa melepaskan diri dari
perumusan-perumusan yang berkembang dari waktu ke waktu itu.
Kajian ulang terhadap kinerja
Perguruan Tinggi secara komprehensif, yang menghasilkan pemikiran dan konsep
baru tentang pengembangan Perguruan Tinggi, bisa kita lihat misalnya dalam
kerangka yang diajukan oleh D.A. Tisna Amijaya.[ii]
Sebelum memberikan kerangka pengembangan Perguruan Tinggi jangka panjang, ia
mengidentifikasi lima
masalah besar yang dihadapi Perguruan Tinggi pada umumnya. Pertama,
produktivitas yang rendah; kedua, keterbatasan daya tampung; ketiga
keterbatasan kemampuan berkembang; keempat, kepincangan di antara berbagai
Perguruan Tinggi; dan kelima, distribusi yang tidak seimbang dalam
bidang-bidang ilmu yang disediakan Perguruan Tinggi, khususnya di antara
ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan ilmu-ilmu eksakta. Untuk mengatasi
berbagai kelemahan ini, Amijaya mengajukan lima program besar. Pertama,
peningkatan produktivitas Perguruan Tinggi; kedua, peningkatan daya tampung;
ketiga, peningkatan pelayanan kepada masyarakat; keempat peningkatan bidang
keilmuan eksakta atau iptek; kelima, peningkatan kemampuan berkembang.
Harus diakui, program di atas
tidak banyak berhasil, karena terdapat berbagai kendala, khususnya di
lingkungan Perguruan Tinggi itu sendiri dan kebijakan pendidikan nasional
yang masih tetap sangat sentralistik dan kaku. Sebab itu, sebuah konsep
program pengembangan Perguruan Tinggi jangka panjang, 1986-1995, yang sedikit
berbeda diperkenalkan Sukadji Ranuwihardjo.[iii]
Beberapa konsep program besar kembali dirumuskan, yakni, pertama, peningkatan
kualitas Perguruan Tinggi; kedua, peningkatan produktivitas; ketiga,
peningkatan relevansi; keempat, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.
Sebagian besar berdasarkan konsep-konsep ini selanjutnya dirumuskan sebuah
“paradigma baru” Perguruan Tinggi sebagaimana terdapat dalam Rencana Jangka
Panjang Ketiga (1996-2005). Paradigma baru ini mencakup antara lain:
peningkatan kualitas Perguruan Tinggi secara berkelanjutan melalui
peningkatan kualitas manajemen yang telah diperbaiki, di mana otonomi,
akuntabilitas dan akreditasi merupakan komponen-komponen terpenting.[iv]
Rencana jangka panjang terakhir
ini sejak semula memang disebut sebagai “paradigma baru” Perguruan Tinggi.
Paradigma baru ini pada dasarnya bertujuan untuk merumuskan kembali peran
negara dan Perguruan Tinggi, sehingga lebih memungkinkan bagi Perguruan
Tinggi untuk berkembang lebih baik. Paradigma baru itu juga dimaksudkan untuk
memberi panduan bagi pengembangan mekanisme baru guna memperkuat Perguruan
Tinggi, seperti perencanaan atas dasar prinsip desentralisasi, evaluasi
berkelanjutan terhadap kualitas, dan lain-lain.
Demikian, dalam paradigma baru
tersebut, peranan negara mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan
pengurangan peranan pemerintah. Pemerintah secara konseptual dan praktikal
tidak lagi merupakan lembaga sentral yang menetapkan segala ketentuan secara
rinci; atau mengontrol secara terpusat seluruh gerak dan dinamika Perguruan
Tinggi. Pemerintah dalam paradigma baru itu hanyalah memberikan kerangka
dasar; memberikan insentif agar sumber daya manusia dan keuangan dapat
dialokasikan kepada prioritas-prioritas terpenting pada Perguruan Tinggi; dan
mendorong setiap Perguruan Tinggi meningkatkan standar kualitasnya.
Harus segera dikemukakan,
perumusan kembali (reformulation) paradigma baru Perguruan Tinggi pada
tingkat nasional itu mendapatkan daya dorong dengan terjadinya krisis
moneter, ekonomi, dan politik di Indonesia sejak
akhir 1997. Krisis yang juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan pada
seluruh jenjang tidak terelakkan pula mendorong berkembangnya perluasan
konsep paradigma baru Perguruan Tinggi tadi, sehingga tercakup dalam konsep
reformasi pendidikan nasional secara menyeluruh. Reformasi sistem pendidikan
dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek pendidikan, seperti:
filosofi dan kebijakan pendidikan nasional; sistem pendidikan berbasis
masyarakat (community-based education); pemberdayaan guru dan tenaga
kependidikan; manajemen berbasis sekolah (school-based management);
implementasi paradigma baru Perguruan Tinggi; dan, sistem pembiayaan
pendidikan.[v]
Bagaimanapun, krisis multi
dimensi dan multi level yang dihadapi masyarakat Indonesia secara
keseluruhan membuat reformasi pendidikan yang dicanangkan berbagai pihak
tidak mudah dicapai, apalagi dalam waktu dekat di awal milenium ketiga.
Karena itu para perumus konsep reformasi pendidikan nasional merekomendasikan
perlunya adopsi dua strategi; defensive strategy dan recovery
strategy. Defensive strategy pada intinya bertujuan untuk
mempertahankan prestasi yang telah dicapai di masa silam, dan sekaligus
berusaha sedapat mungkin meningkatkan segala sesuatu yang baik. Strategi
pemulihan bertujuan untuk memulihkan kembali pendidikan nasional dari
berbagai krisis yang masih akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan.
Daya dorong tambahan (impetus)
bagi implementasi paradigma baru Perguruan Tinggi muncul dengan
dikeluarkannya “World Declaration on Higher Education for the Twenty-First
Century: Vision and Action” oleh UNESCO,[vi]
yang sedikit telah dikutip di atas. Dokumen penting yang juga menjadi sumber
utama tambahan bagi konsep paradigma baru Perguruan Tinggi di Indonesia itu
memuat pula hal-hal mendasar sejak dari misi dan fungsi Perguruan Tinggi;
peranan etis, otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif Perguruan Tinggi;
perumusan visi baru Perguruan Tinggi; penguatan partisipasi dan peranan
perempuan dalam Perguruan Tinggi; pengembangan ilmu pengetahuan di Perguruan
Tinggi melalui riset dalam bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan sains dan
teknologi, dan penyebaran hasil-hasilnya; pengembangan orientasi jangka
panjang Perguruan Tinggi berdasarkan relevansi; penguatan kerjasama Perguruan
Tinggi dengan dunia kerja, dan analisis dan antisipasi terhadap kebutuhan
masyarakat; diversifikasi pemerataan kesempatan pendidikan; pendekatan baru
terhadap pendidikan secara inovatif; pemberdayaan mahasiswa sebagai aktor
utama Perguruan Tinggi; pengembangan evaluasi kualitatif terhadap kinerja
akademis dan administratif; antisipasi terhadap tantangan teknologi; penguatan
manajemen dan pembiayaan Perguruan Tinggi; peningkatan kerjasama dan aliansi
antara Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak (stakeholders) seperti
lembaga keilmuan lain, dunia industri, masyarakat luas, dan sebagainya.
Untuk memperjelas visi dan aksi
Perguruan Tinggi dalam abad 21 seperti dirumuskan UNESCO—yang jelas sangat
relevan dengan paradigma baru Perguruan Tinggi di Indonesia ada baiknya
dikutip lebih lanjut beberapa bagian penting Deklarasi UNESCO tersebut.
Pertama,
tentang misi dan fungsi Perguruan Tinggi, Deklarasi menegaskan bahwa misi dan
nilai pokok Perguruan Tinggi adalah memberikan kontribusi kepada pembangunan
yang berkelanjutan (sustainable development) dan pengembangan
masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks itu, misi dan fungsi Perguruan
Tinggi secara lebih spesifik adalah: mendidik mahasiswa dan warganegara untuk
memenuhi kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia, dengan menawarkan
kualifikasi-kualifikasi yang relevan, termasuk pendidikan dan pelatihan
profesional yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan keahlian tingkat
tinggi melalui matakuliah-matakuliah yang terus dirancang, dievaluasi secara
ajeg, dan terus dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat
dewasa ini dan masa datang.
Kedua,
memberikan berbagai kesempatan (espace ouvert) kepada para peminat
untuk memperoleh pendidikan tinggi sepanjang usia. Perguruan Tinggi memiliki
misi dan fungsi memberikan kepada para penuntut ilmu sejumlah pilihan yang
optimal dan fleksibilitas untuk masuk ke dalam dan keluar dari sistem
pendidikan yang ada. Perguruan Tinggi juga harus memberikan kesempatan bagi
pengembangan individu dan mobilitas sosial bagi pendidikan kewargaan (citizenship)
dan bagi partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan begitu, peserta didik
akan memiliki visi yang mendunia, dan sekaligus mempunyai kapasitas membangun
yang mempribumi (indigenous).
Ketiga,
memajukan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui riset; dan
memberikan keahlian (expertise) yang relevan untuk membantu masyarakat
umum dalam pengembangan budaya, sosial dan ekonomi; mengembangkan penelitian
dalam bidang sain dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan seni
kreatif.
Keempat,
membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan,
dan menyebarkan budaya-budaya historis nasional, regional dan internasional
dalam pluralisme dan keragaman budaya.
Kelima,
membantu untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan menanamkan
kepada generasi muda nilai-nilai yang membentuk dasar kewargaan yang
demokratis (democratic citizenship). Keenam, memberikan
kontribusi kepada pengembangan dan peningkatan pendidikan pada seluruh
jenjangnya, termasuk pelatihan para guru.
Hal tak kurang pentingnya
bagian lain dari “World Declaration of Higher Education” yang perlu dikutip
di sini adalah tentang peran etik, otonomi, tanggungjawab dan fungsi
antisipatif Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Perguruan Tinggi berkewajiban:
Pertama,
memelihara dan mengembangkan fungsi-fungsi krusialnya melalui penegakan etik
dan keteguhan ilmiah dan intelektual melalui berbagai aktivitasnya.
Kedua, mampu
berbicara lantang dan tegas tentang masalah-masalah etik, kebudayaan dan
sosial secara independen dan, dengan kesadaran penuh tentang
tanggungjawabnya; menegakkan otoritas intelektual yang diperlukan masyarakat
dalam berefleksi, memahami, dan bertindak.
Ketiga,
memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan (future
oriented) melalui analisis yang berkelanjutan tentang
kecenderungan-kecenderungan perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi,
budaya dan politik yang sedang tumbuh; dan sekaligus memberikan fokus bagi
prediksi, peringatan dan pencegahan.
Keempat,
menegakkan kapasitas intelektual dan prestise moralnya untuk membela dan secara
aktif menyebarkan nilai-nilai yang telah diterima secara universal, termasuk
perdamaian, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas, seperti
disinggung dalam Konstitusi UNESCO.
Kelima,
menikmati kebebasan dan otonomi akademis, seperti terlihat dalam hak-hak dan
kewajiban, sementara tetap bertanggungjawab sepenuhnya (fully responsible)
dan accountable kepada masyarakat.
Keenam,
memainkan peran dalam membantu mengidentifikasi dan menjawab masalah-masalah
yang mempengaruhi kesejahteraan berbagai komunitas, bangsa, dan masyarakat
global.
Akan tetapi penting dicatat, di
samping penekanan yang kuat kepada fungsi-fungsi Perguruan Tinggi vis-a-vis
masyarakat pada umumnya, Perguruan Tinggi juga dituntut menjadikan para
mahasiswa sebagai aktor-aktor utama; atau dengan kata lain mengembangkan
Perguruan Tinggi yang menjadikan mahasiswa sebagai “pusat” atau “orientasi” (student
centered education) dalam seluruh kegiatannya. Para
pengambil kebijakan Perguruan Tinggi pada tingkat nasional dan institusional
harus menjadikan para mahasiswa sebagai pusat concern; dan memandang
mereka sebagai mitra utama dan merupakan stakeholder yang paling
penting dalam pembaharuan dan reformasi Perguruan Tinggi. Paradigma baru
Perguruan Tinggi dalam konteks ini adalah pelibatan mahasiswa menyangkut
hal-hal tentang tingkat pendidikan, evaluasi, renovasi metode pengajaran dan
kurikulum; dan bahkan dalam perumusan kerangka kerja institusional Perguruan
Tinggi, kebijaksanaan dan manajemen Perguruan Tinggi. Lebih-lebih lagi karena
mahasiswa-mahasiswa memiliki hak untuk mengorganisasi dan mewakili diri
mereka, maka keterlibatan mereka dalam hal-hal tersebut haruslah terjamin.[vii]
Dalam konteks perumusan
konsep-konsep, baik pada tingkat nasional maupun global tentang pengembangan
Perguruan Tinggi, kita dapat melihat dan menempatkan paradigma baru Perguruan
Tinggi di Indonesia dalam acuan yang telah dirumuskan oleh Departemen
Pendidikan Nasional.[viii]
Paradigma baru Perguruan Tinggi itu pada dasarnya bertumpu kepada tiga tungku
utama, yakni:
Pertama, kemandirian lebih besar (greater
autonomy) dalam pengelolaan atau otonomi. Otonomi seluas-luasnya—atau
setidaknya “otonomi lebih luas”— adalah otonomi bukan saja dalam hal
pengelolaan secara manajerial, tetapi juga dalam hal penentuan atau pemilihan
kurikulum dalam rangka penyesuaian Perguruan Tinggi dengan dunia kerja atau
kebutuhan pasar. Dengan demikian Perguruan Tinggi berfungsi selain untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai sains dan
teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tetapi juga harus mengembangkan
seluruh bidang tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and
development).
Dalam kerangka otonomisasi ini
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60/1999 yang
memberikan wewenang lebih luas kepada Perguruan Tinggi untuk mengembangkan
dirinya. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61/1999 tentang
penetapan Perguruan Tinggi negeri sebagai Badan Hukum. Sebagai catatan, PP
60/1999 yang merupakan perubahan PP 30/1990 tentang Perguruan Tinggi, dalam
segi-segi tertentu—seperti kategorisasi bentuk-bentuk Perguruan Tinggi, yakni
universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi—masih belum
cukup reformis, sehingga belum banyak memungkinkan terciptanya iklim yang
betul-betul kondusif bagi implementasi konsep paradigma baru Perguruan
Tinggi.
Dalam persoalan otonomi ini ada
baiknya ditambahkan catatan yang dikemukakan R. Berdahl, misalnya.[ix]
Menurut dia, dalam membahas otonomi, sangat bermanfaat membuat sebuah
distingsi di antara otonomi prosedural dan otonomi substantif pada satu pihak
dan kebebasan akademis (academic freedom) pada pihak lain. Otonomi
substantif adalah kekuasaan atau kewenangan Perguruan Tinggi untuk menentukan
tujuan-tujuan dan program-program sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat. Sedangkan otonomi prosedural adalah kekuasaan atau kewenangan
Perguruan Tinggi secara kelembagaan untuk menentukan cara-cara (means)
guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada pihak lain, kebebasan akademis
adalah kebebasan dosen atau ilmuwan secara personal dalam pengajaran dan
penelitian untuk mencapai kebenaran tanpa khawatir atau takut kepada hukuman,
pemecatan dan sebagainya.
Persoalan pengembangan
otonomisasi lebih luas ini tentu saja harus dikaitkan dengan tanggungjawab (responsibility)
dan akuntabilitas (accountability). Harus diakui, dalam hal
tanggungjawab ini pihak Perguruan Tinggi dituntut mengggunakan otonomi secara
bertanggungjawab. Tetapi, pada pihak lain, pemerintah yang memberikan
otonomi, seharusnya pula memberikan otonomi yang tidak ambiguous,
seperti tercermin dalam bagian-bagian tertentu PP 60/1999, misalnya saja
tentang pengangkatan dosen, pegawai dan lain-lain. Akibatnya, Perguruan
Tinggi tetap menghadapi banyak kendala yang sangat menyulitkannya untuk
mengaktualisasikan otonomi tersebut.
Kedua,
akuntabilitas atau tanggung urai (greater accountability), bukan hanya
dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih bertanggungjawab,
tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan
program-program yang diselenggarakan. Akuntabilitas ini tidak hanya kepada
pemerintah sebagai pembina pendidikan atau pemberi sumber dana dan sumber
daya lainnya, tetapi juga kepada masyarakat dan stake holders lainnya
yang memakai dan memanfaatkan lulusan Perguruan Tinggi dan hasil pengembangan
berbagai bidang ilmunya. Karena
itu, di sini terkait pula akuntabilitas terhadap dunia profesi, dan
masyarakat luas.
Ketiga, jaminan lebih besar terhadap kualitas (greater
quality assurance) melalui evaluasi internal (internal evaluation)
yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan; dan evaluasi eksternal (external
evaluation), yang sekarang ini dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Dalam hal terakhir ini, BAN harus meningkatkan fungsinya dengan menentukan
standar-standar yang lebih fleksibel dan dinamis atau tidak kaku, sehingga
tetap memungkinkan bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan perubahan dan
penyesuaian terhadap tuntutan dan kebutuhan dunia kerja. BAN juga harus
melibatkan lebih banyak unsur stakeholders dalam organisasinya,
sehingga memungkinkan terjadinya “penilaian” dan “pengakuan” yang
sesungguhnya dari masyarakat, yang sangat berkepentingan dengan hasil-hasil
Perguruan Tinggi.
Dengan
ketiga tungku paradigma baru Perguruan Tinggi ini, jelas bahwa satu tungku
dengan tungku-tungku lainnya saling berkaitan dan bahkan interdependensi.
Ketiga tungku itu mesti diaktualisasikan secara simultan. Sebab, jika tidak
demikian, maka Perguruan Tinggi tetap akan menghadapi berbagai kesulitan
dalam mewujudkan fungsi-fungsi dan peranannya seperti dirumuskan dalam konsep
paradigma baru Perguruan Tinggi.
Visi IAIN Jakarta
Sesuai
dengan semangat paradigma baru Perguruan Tinggi, khususnya otonomisasi, visi pengembangan
IAIN berikut ini lebih terkontekstualisasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Hal ini karena kerangka pengembangan itu didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan kondisi dan situasi IAIN Jakarta. Bahwa barangkali
ada hal-hal tertentu yang bisa dan cocok untuk diadopsi oleh IAIN-IAIN lain,
maka itu bisa dipandang sebagai nilai limpah dari IAIN Jakarta.
Konsep
dasar awal pengembangan IAIN Jakarta pada 1990-an adalah perubahan IAIN
Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) “Syarif Hidayatullah” Jakarta,
atau Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Gagasan dan konsep tentang
pengembangan IAIN menjadi UIN bertitiktolak dari beberapa masalah yang
dihadapi IAIN dalam perkembangannya selama ini. Beberapa
masalah pokok itu adalah sebagai berikut.
Pertama, IAIN
belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara
keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan ini, kelihatannya peran IAIN lebih
besar pada masyarakat, karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada
pengembangan ilmu pengetahuan.[x]
Kedua,
kurikulum IAIN belum mampu meresponi perkembangan iptek dan perubahan
masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan terutama karena bidang
kajian agama yang merupakan spesialiasi IAIN kurang mengalami interaksi dan reapproachement
dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih cenderung dikotomis. Kurikulum IAIN masih
terlalu berat pada ilmu-ilmu yang bersifat normatif; sedangkan ilmu-ilmu umum
yang dapat mengarahkan mahasiswa kepada cara berfikir dan pendekatan yang lebih
empiris dan kontekstual nampaknya masih belum memadai.
Berdasarkan latarbelakang pokok
itu, pengembangan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) mempunyai
alasan yang cukup kuat. Tetapi sejak gagasan pembentukan UIN bergulir
beberapa tahun terakhir, terdapat cukup banyak kendala pokok yang harus
diatasi, khususnya legal constraints yang berkaitan dengan
Undang-undang Sitem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas). Penerbitan PP 60/1999, sebagaimana dikemukakan di atas,
kelihatannya juga belum cukup reformis untuk memungkinkan perubahan IAIN
menjadi UIN. Karena itu, jika dalam kerangka transformasi IAIN kepada UIN,
setidaknya ada dua opsi yang dapat dipilih. Kedua opsi itu masing-masingnya
mempunyai kekuatan dan kelemahan.
Pertama,
langsung mengubah atau mentransformasikan IAIN Jakarta yang mungkin dipandang
“cukup siap”, terutama dari segi SDM dan lingkungan akademi, untuk menjadi
UIN. Transformasi seperti ini melibatkan perubahan/ penyesuaian atau
peningkatan fakultas-fakultas yang ada sekarang, dan pembentukan
fakultas-fakultas baru yang sesuai dengan konsep dan kerangka UIN. Langkah
transformasi seperti ini mengandung beberapa masalah khususnya dalam
penambahan prasarana, sarana dan SDM dalam bidang keilmuan tertentu,
khususnya “ilmu umum”.
Kedua,
mendirikan atau membentuk jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas baru dalam
institusi IAIN sekarang sehingga secara substantif sesuai dengan kerangka
UIN. Alternati kedua ini nampaknya sesuai dengan saran mantan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud) Juwono Sudarsono ketika membalas surat mantan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Hartarto yang mendukung
gagasan transformasi IAIN Jakarta menjadi UIN yang sebelumnya menerima usul
perubahan itu dari mantan Menteri Agama Quraish Shihab. Menurut mantan
Mendikbud, pertama, perubahan sebuah institut menjadi universitas harus
selaras dengan kebijaksanaan pemerintah tentang pendidikan tinggi untuk
memberikan prioritas pada pengembangan jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas
eksakta. Kedua, bahwa perubahan itu harus dimulai dengan penyiapan SDM dalam
bidang-bidang yang akan dikembangkan, daripada perubahan institusional.
Konsep dan kerangka
pengembangan seperti inilah, dalam pandangan IAIN Jakarta disebut dengan
“IAIN dengan mandat lebih luas” (IAIN with wider mandate”). Alternatif
ini mungkin lebih “realistis” dari segi penyiapan prasarana, sarana dan
sumber daya. Dan sesuai dengan konsep dan kerangka “IAIN with wider
mandate”, IAIN Jakarta telah dan akan mengembangkan jurusan-jurusan umum,
khususnya eksakta, yang dalam tahap selanjutnya di-upgrade menjadi
fakultas-fakultas. Pada saat yang sama, sejak tahun anggaran 1998/1999 IAIN
Jakarta mulai memberikan prioritas pada rekrutmen dan pengangkatan
calon-calon dosen sesuai dengan kerangka dan konsep IAIN dengan mandat lebih
luas tersebut.
Bagaimanapun, baik konsep dan
kerangka UIN ataupun IAIN dengan mandat lebih luas memerlukan model tertentu,
baik dilihat dari secara epistimologis keilmuan maupun kelembagaan. Model itu
terasa semakin diperlukan untuk menjaga agar bidang-bidang agama yang selama
ini menjadi karakter IAIN tidak terkesampingkan atau termarjinalisasi,
seperti terlihat dalam beberapa kasus, karena ekspansi bidang-bidang umum
dalam kerangka UIN atau IAIN dengan mandat lebih luas. Karena itu, dalam
konsep dan kerangka UIN, terdapat setidaknya tiga pilihan:
Pertama; “Model Universitas al-Azhar”, di mana
fakultas-fakultas agama berdiri berdampingan dengan fakultas-fakultas umum. Fakultas-fakultas
ini cenderung terpisah satu sama lain, walaupun tetap di bawah satu payung.
Kecenderungan dari model ini adalah bahwa fakultas-fakultas umum menjadi
fakultas-fakultas favorit, sementara fakultas-fakultas agama menjadi
“fakultas-fakultas pilihan kedua”, untuk tidak menyebut “periferal”.
Kedua; Model Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS)
yang mempunyai fakultas agama yang berdiri terpisah. Dalam model ini,
fakultas-fakultas umum berdampingan dengan fakultas agama yang terdiri dari
beberapa jurusan, seperti jurusan tarbiyah, jurusan syari‘ah (yang sebelumnya
dalam institusi IAIN merupakan fakultas-fakultas tersendiri). Dalam
model ini, subyek-subyek agama bisa menjadi periferal, karena hanya ada satu
fakultas agama.
Ketiga,
“Model Universiti Islam Antarbangsa (UIA)” Kuala Lumpur. Dalam model ini
ilmu-ilmu dibagi menjadi “revealed knowledge,” ilmu-ilmu kewahyuan,
yang memunculkan fakultas/jurusan agama; dan “acquired knowledge”,
ilmu perolehan, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi fakultas-fakultas atau
jurusan-jurusan umum, seperti teknik, kedokteran, ekonomi, psikologi,
antropologi, dan sebagainya. Bidang-bidang ini selain “diislamisasikan”,
ketika dijabarkan ke dalam kurikulum, juga dilengkapi dengan subyek-subyek
keislaman dan lainnya yang berkaitan.
Tentang model manakah yang
paling tepat di antara ketiga model tersebut untuk diadopsi, disesuaikan, dan
diterapkan dalam pengembangan IAIN menjadi UIN nampaknya masih memerlukan
pembahasan dan perumusan lebih lanjut. Model pertama dan ketiga kelihatan
secara sepintas lebih baik dibandingkan opsi kedua.
Jika pembentukan UIN sulit
direalisasikan dalam waktu tahun-tahun mendatang yang disebut-sebut sebagai
“masa reformasi” dalam berbagai bidang itu, sehingga kelembagaan IAIN harus
tetap dipertahankan, maka ini sebenarnya juga mengandung banyak sisi positif.
Salah satu sisi positif terpenting adalah IAIN, yang merupakan semacam “gymnasium”
atau “college”, tetap mempunyai kedudukan sejajar dengan universitas.
Dengan demikian, ilmu-ilmu agama yang menjadi spesialisasi IAIN tidak
“periferal” vis-a-vis Perguruan Tinggi lainnya. Sisi penting lain
adalah bahwa IAIN Jakarta, dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, telah
menjadi sebuah “trademark” yang distingtif dan memiliki nilai historis
dan politisnya tersendiri, yang tentu saja tidak begitu saja dapat
dikesampingkan Mempertimbangan semua pembahasan di atas, alternatif yang
dapat dilakukan IAIN Jakarta sesuai dengan latarbelakang pemikiran di atas
adalah:
Pertama,
mempertahankan kelembagaan IAIN dengan mandat formalnya sekarang, yakni dalam
bidang ilmu agama, tetapi tetap mengupayakan pencapaian substansi yang berada
di balik gagasan pembentukan UIN, misalnya, reapproachement antara
ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, dan agar kajian-kajian keilmuan di
IAIN lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi
jelas bahwa IAIN dengan mandat terbatas seperti ini, bukan hanya tidak
selaras dengan paradigma baru Perguruan Tinggi, tetapi juga akan membuat IAIN
sulit untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat baik pada
tingkat lokal, regional maupun global.
Kedua,
mempertahankan kelembagaan IAIN Jakarta seperti sekarang ini, tetapi dengan
mangadopsi konsep IAIN “with wider mandate”. Dalam konsep IAIN dengan
mandat yang lebih luas ini, pendidikan IAIN tidak lagi terbatas pada mandat
formal dalam ilmu-ilmu agama yang termasuk ke dalam bidang humaniora, tetapi
juga mengembangkan mandat dalam bidang humaniora lainnya, ilmu-ilmu sosial,
dan ilmu-ilmu eksakta. Dalam kerangka IAIN dengan mandat lebih luas ini, maka
“core” IAIN dalam bidang ilmu agama tetap dipertahankan, tetapi pada
saat yang sama juga mengkonsolidasikan jurusan-jurusan atau fakultas-fakultas
yang sudah ada, seperti Jurusan Tadris Psikologi menjadi Fakultas Psikologi;
jurusan Muamalat & Ekonomi Islam menjadi Fakultas Ekonomi Islam, Jurusan
Tadris Matematika dan Jurusan Tadris IPA menjadi Fakultas MIPA atau bahkan
membentuk jurusan-jurusan, fakultas-fakultas, dan program-program akademis
yang baru sama sekali sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.
Dengan mempertimbangkan
berbagai constraint yang ada, pentingnya Islam sebagai core
semua ilmu, dan pertimbangan historis, maka alternatif kedua inilah yang
dipilih IAIN Jakarta. Sebagaimana dikemukakan dalam RIP IAIN Jakarta
1999/2000-2003-2004 pengembangan IAIN Jakarta pada awal milenium baru ini
bertitik tolak pada konsep IAIN dengan mandat lebih luas tadi. Karena itu,
pengembangan IAIN Jakarta ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas
jurusan dan fakultas yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi juga
jurusan dan fakultas yang mengajarkan ilmu-ilmu humaniora lainnya, ilmu-ilmu
sosial, dan ilmu-ilmu eksakta.
[i] Lihat, UNESCO, Higher Education
in the Twenty-First Century: Vision and Action (Paris: UNESCO, 1998).
[ii] D.A. Tisna Amijaya, Kerangka
Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1976-1985 (Jakarta: Dirjen
Dikti, 1976).
[iii] Sukadji Ranuwihardjo, Kerangka
Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1986-1995 (Jakarta: Dirjen
Dikti, 1985).
[iv] Lihat, Bambang Soehendro, Kerangka
Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005 (Jakarta: Dikti, 1996).
[v] Lihat, Santoso S. Hamidjojo et
al., Platform Reformasi Pendidikan Nasional (Jakarta: Tim Kerja Peduli
Reformasi Pendidikan Nasional, 1998),
dan juga lihat, A. Malik Fadjar et. Al., Platform Reformasi
Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Dirjen Binbaga
Islam, 1999).
[vi] Lihat, UNESCO Higher Education
in the Twenty-First Century.
[vii] Lihat, UNESCO, Higher Education
in the Twenty-First Century, dan juga lihat, A. Malik Fadjar et. Al., Platform
Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
[viii] Lihat, Task Force Pendidikan
Tinggi, “Implementasi Paradigma Baru di Pendidikan Tinggi” (Jakarta: Dirjen
Dikti, 1999).
[ix] Lihat, R, Berdahl, “Academic
Freedom, Autonomy and Accountability in British Universities”, Studies in
Higher Education, Vol. 15 (2), 1990.
[x] Lihat, IAIN Jakarta, Proposal
Pembentukan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (Jakarta:
IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).
Kepustakaan
Amijaya, D.A. Tisna, Kerangka Pengembangan Pendidikan
Tinggi Jangka Panjang 1976-1985 (Jakarta: Dirjen Dikti, 1976).
Azra, Azyumardi, Pendidikan
Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 1999).
________, Esesi-esei
Intelektual Muslim & Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999).
________, Menuju Masyarakat
Madani (Bandung: Rosda, 1999).
Berdahl, R., “Academic Freedom, Autonomy and Accountability
in British Universities”, Studies in Higher Education, Vol. 15 (2),
1990.
Fadjar, A. Malik et. Al., Platform
Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Dirjen
Binbaga Islam, 1999).
Gilet, M., “The IAIN in Indonesian Higher Education”, Muslim
Education Quarterly, Vol. 8, 1990, 21-32.
Hamidjojo, Santoso S. et al., Platform Reformasi
Pendidikan Nasional (Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan
Nasional, 1998).
IAIN Jakarta, Proposal Pembentukan Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).
IAIN Jakarta, Rencana Induk Pengembangan IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun 1999/2000-2003/2004 (Jakarta: IAIN Syarif
Hidayatullah, 1999).
Kelompok Kerja, Filosofi, Kebijaksanaan dan Strategi
Pendidikan Nasional (Jakarta: Depdikbud, 1999).
Leibbrandt, Gottfried, “The Unesco World
Conference on Higher Education in the 21st Century and Its Follow-up”, makalah
disampaikan pada International Seminar tentang “Managing Higher Education in
the Third Millenium” (Jakarta: 25-26 Oktober, 1999).
Maassen, Peter, “University Autonomy in Indonesia”,
makalah disampaikan pada International Seminar tentang “Managing Higher
Education in the Third Millenium”, Jakarta: 25-26 Oktober, 1999).
Ministry of Religious Affairs, “Project Proposal of
Islamic University of IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta under Islamic
Development Bank (IDB) Financing Assistance” Jakarta, 1999.
Nakamura, Mitsuo & Setsuo Nishino, “Islamic Higher
Education in Indonesia”, Higher Education Policy, Vol. 6 No. 2, 1993,
51-4.
Ranuwihardjo, Sukadji, Kerangka Pengembangan Pendidikan
Tinggi Jangka Panjang 1986-1995 (Jakarta: Dirjen Dikti, 1985).
Soehendro, Bambang, Kerangka Pengembangan Pendidikan
Tinggi Jangka Panjang 1996-2005 (Jakarta: Dikti, 1996).
Task Force Pendidikan Tinggi,
“Implementasi Paradigma Baru di Pendidikan Tinggi” (Jakarta: Dirjen Dikti,
1999).
UNESCO, Higher Education in the Twenty-First Century:
Vision and Action (Paris: UNESCO, 1998).
0 komentar:
Posting Komentar