1.1.1. KONSTITUSI
Menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis Constituer yang berarti membentuk[1]. Sedangkan menurut Brian Thompson[2] secara sederhana pertanyaan “what is constitution”dapat dijawab bahwa “a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization”.Secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu suatu Negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya Negara yang bersangkutan[3]. Sedangkan dibeberapa Negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa nasional menggunakan istilah Constitutionyang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai konstitusi[4].
Sampai saat ini, masih banyak pertentangan di kalangan para sarjana mengenai pengistilahan konstitusi ini, ada yang mengartikan Kontitusi lebih luas daripada Undang-undang Dasar, ada juga yang menyamakan dengan istilah Undang-Undang Dasar. Menurut van Apeldoorn, konstitusi berbeda dengan UUD, karena UUD hanya dalam bentuk yang tertulis saja sedangkan konstitusi dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis[5]. Perbedaan pemahaman tersebut pada intinya berawal dari pemikiran bahwa konstitusi dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis[6].
Dalam bentuknya yang tertulis, Konstitusi menurut A.A.H. Struycken merupakan sebuah dokumen formal yang berisi [7]:
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Dalam cakupan yang lebih luas, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa setiap undang-undang dasar harus berisi ketentuan tentang [9]:
1 Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya;
1. Hak-hak asasi manusia;
2. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar;
3. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
Pada dasarnya, menurut Jimly Asshidiqie, semua Konstitusi menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya[10].
Indonesia sebagai salah satu Negara yang juga memiliki konstitusi baik secara tertulis (UUD 1945), maupun tidak tertulis (kebiasaan-kebiasaan, konvensi, dll.), mengalami sebuah perubahan yang besar setelah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, ada sebuah tanggung jawab mengenai bagaimana menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia.
Salah satu perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa perubahan yang mengakibatkan tidak adanya lagi lembaga tertinggi Negara, yang ada hanya lembaga tinggi Negara yang memiliki kedudukan sama, serta dengan mengetengahkan sistem Check and Balances.
Konsekuensinya, setelah Perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi konsepsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga negara yang merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR, tetapi sejajar dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan UUD 1945[11].
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah konstitusi memiliki posisi atau derajad tertinggi di Indonesia ?, apabila dilihat berdasarkan hierarki tata peraturan yang ada di Indonesia, yang terdapat dalam pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan UUD 1945 adalah yang paling tinggi, bahkan semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya tidaklah diperkenankan untuk melenceng dari UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Supremasi Konstitusi masih ada di Indonesia.
Kenapa konsitusi menjadi dasar hukum tertinggi di sebuah Negara termasuk Indonesia, ada beberapa jawaban disini, yang pertama, apabila dilihat dari aspek yuridis, konstitusi memiliki derajat yang tinggi dengan argumentasi[12] :
1. Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-undang atau lembaga-lembaga;
2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka;
3. Dilihat dari sudut hukum yang sempit yaitu dari proses pembuatannya, konstitusi ditetapkan oleh badan yang diakui keabsahannya.
Kedua,jika dilihat dari aspek landasan fundamental, maka konstitusi berada dibawahnya. Dengan kata lain konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dan etika moral. Jika ternyata substansi konstitusi bertentangan dengan nilai-nilai universal ataupun dengan etika moral, maka seharusnya konstitusi dikesampingkan[13]
Konstitusi dalam penyusunannya, nilai-nilai atau norma-norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan Negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar, karena itu suasana kebatinan (geistichenhentergrund) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu difahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar[14].
Sebagai sebuah dasar hukum, perumusan isi Undang-Undang Dasar menurut Jimly Asshidiqie[15], harus disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan. Pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan dengan tingkat abstraksi yang sesuai dengan hakikatnya sebagai hukum dasar, dengan kesadaran bahwa pengaturan yang bersifat lebih rinci akan ditentukan lebih lanjut dalam Undang-undang. Meskipun demikian, tetap harus disadari bahwa jangan sampai ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar memiliki makna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa[16]. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menyatakan, bahwa yang terpenting dalam pembentukan Undang-Undang Dasar adalah semangat dan kemauan politik (political will)para penyelenggara Negara[17]. Meskipun Undang-Undang Dasar yang dirumuskan memiliki rumusan pasal-pasal yang baik, akan tetapi apabila penyelenggara Negara tidak memiliki kemauan dan tekad untuk mewujudkan rumusan Undang-Undang Dasar tersebut, maka pasal-pasal yang baik itu hanya akan muncul sebagai sebuah tulisan dan kumpulan huruf tanpa kemudian bisa menimbulkan sesuatu yang baik bagi kehidupan masyarakat.
1.1.2. KONSTITUSIONALISME
Ketika Negara-negara bangsa (nation-state)mendapatkan bentuknya yang kuat, sentralistik, dan sangat berkuasa pada abad ke-16 dan ke-17, berbagai teori politik berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem kekuasaan yang kuat itu[18]. Jimly Asshidiqie menguraikan, pada Abad ke-18 di Inggris, model sentralistik seperti itu dinamakan dengan king-in-parliamentyang pada pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas[19]. Hal ini beliau dasarkan pada pendapat pada pendapat Richard S. Kay yang menyatakan[20]:
“by 1776 Blackstone was able to write that what parliament does ‘no authority upon earth can undo’. it was partly in respone to the positing of a leviathan-state that the idea of the government of a limited purpose and therefore of limited power, was reformulated and explicated”[21].
Pada masa dimana kekuasaan penguasa sangat mutlak dengan feodal monarkhi atau oligarkhi-nya, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsung-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak saat itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat dari kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarkhi dan oligarkhi, serta untuk membangun tata kehidupan baru[22].
Dalam Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasai kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga Negara akan lebih terlindungi, gagasan ini oleh Jazim Hamidi dinamakan sebagai “Konstitusionalisme”[23]. Sedangkan C.J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie, menyatakan bahwa “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon government action”[24]. Dimana basis pokoknya menurut Jazim Hamidi[25], terletak pada “Kepentingan Bersama Rakyat” yang didasarkan pada berbagai ideology seperti, Individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Meskipun memang pada akhirya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideology yang menjadi dasar Negara.
Sedangkan Jimly Asshidiqie dalam pemahaman yang hampir sama dengan Jazim Hamidi, menyatakan bahwa basis pokok yang utama adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus)di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan dengan Negara[26]. Jika kesepakatan umum atau general agreementtersebut runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan Negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya perang saudara (civil war)atau revolusi dapat terjadi, hal ini bisa dilihat antara lain dalam Revolusi Perancis 1789, Revolusi Amerika pada 1776, Revolusi Rusia pada 1776 maupun di Indonesia pada 1945, 1965 dan 1998[27].
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern, menurut William G. Andrews, pada umumnya difahami dengan disandarkan kepada tiga elemen konsensus, yaitu [28]:
2 Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government)[29];
3 Kesepakatan tentang “the rule of law” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (the basis of government)[30];
4 Kesepakatan tentang bentuk institusi-intitusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures)[31].
Keseluruhan kesepakatan tersebut di atas, pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip “limited government”[32]. William G. Andrews berkaitan dengan pembatasan tersebut menyatakan “under constitutionalism, two type of limitations impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed”[33].Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu : Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga Negara; dan kedua,hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal utama, yakni[34] :
5 Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara;
6 Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain;
7 Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara.
Selain tiga hal tersebut, Jazim Hamidi menambahkan tentang ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak warga negara, Jazim berargumen bahwa hal tersebut sangat penting untuk diatur dalam konstitusi[35]. Selain keempat hal di atas, dirumuskan pula beberapa fungsi konstitusi yang dianggap penting baik secara akademis maupun praktik, seperti yang dikemukakan oleh Willam G. Andrews[36] :
“the constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holder –the people under democracy, the king under monarchy- to the organs state power”
(Konstitusi disatu pihak (a) menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain (b) memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi juga berfungsi sebagai (c) instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal –baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki- kepada organ-organ kekuasaan.)
Selain itu, Thomas Paine dalam bukunya Common Sens,mengatakan bahwa konstitusi juga mempunyai fungsi sebagai a national symbol.Lebih lanjut Paine menyatakan, konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasa dikaitkan dengan fungsi kepala Negara[37]. Karena itu, selain ketiga fungsi di atas, fungsi konstitusi dapat pula ditambah dengan fungsi-fungsi lain (d) sebagai “kepala Negara simbolik” dan (e) kitab suci simbolik dari suatu “agama civil” atau syari’at negara (civil religion)[38].
Dengan lebih terperinci, Jimly Asshidiqie menyatakan fungsi dari konstitusi adalah sebagai berikut [39]:
8 Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara;
9 Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara;
10 Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warga Negara;
11 Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara;
12 Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara;
13 Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity);
14 Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (unity of nation);
15 Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony);
16 Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control),baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi;
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineeringatau social reform),baik dalam arti sempit maupun arti luas.
Indonesia, tempat dimana setiap kegagalan penuh dengan permakluman, tempat dimana setiap ketidak berhasilan dianggap sebagai rencana Tuhan, yang penting berusaha, dan mensyukuri apa yang sudah di dapat, bersyukur, percaya atau tidak itulah yang membuat rakyat Indonesia mampu bertahan dari segala terpaan kerasnya hidup. Bisa tetap tersenyum ramah meskipun tidak tau besok akan makan apa, bahkan kadang cukup berani dengan sangat pasrah menyatakan “Keadaan Bos” untuk semua kesusahan hidup yang dijalani.
Namun, budaya bersyukur ini juga memiliki efek buruk kalau dalam pandangan saya, kita selalu berbangga diri dengan cukup hampir menjadi juara, tetap senang meskipun kalah dengan catatan sudah bermain bagus, meskipun kadang apa yang kita miliki seharusnya membuat kita berada di garis depan, membuat kita menjadi pemenang, menjadi JUARA !!.
Lihatlah sebentar kepada tim kebanggaan kita, Arema Indonesia (ooh maafkan atau sudah jadi Arema Cronus sekarang ?), ah entahlah saya sebut saja Arema tanpa embel-embel Indonesia ataupun Cronus apalagi dengan embel-embel ISL atau IPL. Arema yang bermain di kompetisi ISL ini merupakan Tim Bertabur Bintang, mulai dari Penjaga Gawang sampai Penggedor Gawang Lawan adalah jaminan mutu Tim Nasional Indonesia, dari segi kualitas pemain, kita punya segala syarat untuk menjadi juara ISL 2012/2013, masih ada pemain-pemain dari sisa-sisa kedahsyatan Arema Indonesia saat menjuarai ISL di bawah asuhan meneer Belanda -yang namanya haram bagi saya, karena hanya akan membuat saya menoleh ke belakang pada sosok yang sangat kita hormati bersama ini dan tentu saja akan membandingkan semua pelatih Arema dengan meneer ini, dan itu tidak adil menurut saya-, ada Kurnia Meiga yang dengan segala puja-puji saya kepadanya, saya memberikan julukan Meiga Mind kepadanya, Purwaka Yudhi, Beny Wahyudi, Dendy Santoso, Sunarto. Belum lagi sosok loyalis sejati yang bahkan sang Meneer Belanda itu-pun tak mau menyingkirkannya, Joko Susilo, lalu ada nama Kayamba Gumbs, Victor Igbonefo, Thiery Gattuesi, Christian Gonzales, Beto Goncalves, dan tentu saja sang Head Coach Rahmad Darmawan, nama-nama itu adalah nama-nama yang memiliki pengalaman menjadi Juara di masa lalu, dan tentu saja, nama-nama itu harusnya memiliki mental yang bagus dalam setiap pertandingan, bermental Juara.
Bermental Juara, saya jadi ingat perkataan Meneer Belanda-itu ketika diwawancara oleh gadis cantik bernama Ida Ayu Dewi di Match Terakhir melawan Persija Jakarta yang kita menangkan dengan skor 1-5, sang meneer Belanda-itu berkata “as the Champion we must play as Champion” yang artinya kurang lebih “Sebagai Juara, maka kita harus bermain selayaknya Juara”. Dan untuk kasus Arema pada musim kompetisi ini, entah bagian mana yang salah, yang jelas kita tidak benar-benar bermain seperti juara, kita selalu terburu-buru ketika tertinggal dari lawan, padahal salah satu bentuk adanya mental juara adalah bermain dengan tetap tenang dan tidak terburu-buru apapun yang terjadi. Lihat bagaimana Liverpool berhasil mengalahkan AC Milan di Final Liga Champions Eropa saat mereka sudah tertinggal 3 gol tanpa balas dari klub milik Silvio Berlusconi ini, pemain Liverpool tetap tenang, bermain penuh dengan semangat dan determinasi pada babak kedua, hasilnya, kita semua tau bagaimana hasil akhirnya. Begitu pula Juventus yang kembali berhasil menguasai Italy setelah hancur lebur pasca kasus Calciopoli, dan salah satu faktor penting yang banyak diakui oleh Juventini sebagai penyebab kesuksesan Juventus dua musim terakhir adalah kembalinya Lo Spirito Juventus atau dalam pemaknaan umumnya adalah kembalinya Mental Juara Juventus.
Berkaca dari kasus Juventus, nampaknya inilah yang sedang terjadi dalam tubuh Arema, perombakan besar setelah dihantam badai perpecahan, dengan mendatangkan pemain-pemain bintang ke Arema, namun sayangnya beberapa pemain bermain dengan ego individualitas kebintangan mereka yang besar, padahal sepakbola adalah permainan Tim. Nampaknya manajemen lupa, mental Juara tidaklah bisa di beli, mental juara itu terbentuk, dari sikap mental yang tidak mau kalah dan penuh determinasi tinggi. Saya menyukai pemain bengal macam Wayne Rooney, Gennaro Gattuso, Edgar Davids, Roy Keane, Eric Cantona, Paolo Montero, Kuncoro, Putu Gede, dan tentu saja Kurnia Meiga, pemain semacam ini memiliki mental yang kuat, hanya perlu tangan pelatih yang tepat agar kebengalan mereka bisa bermanfaat bagi tim, dan itulah yang sukses dilakukan oleh Sir Alex Ferguson, Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, dan tentu saja si Meneer Belanda-itu.
Musim ini, nampaknya Rahmad Darmawan kurang berhasil menumbuhkan mental juara dalam hati dan pikiran semua Pemain Arema, sehingga pemain cenderung mudah frustasi ketika gagal segera mencetak gol, yang akhirnya berujung pada keputus asaan dan berakhir pada sebuah pertandingan yang seringkali monoton dan berujung kekalahan atau hasil seri.
Beruntung Arema masih bisa menempati posisi 2 di klasemen akhir ISL pada akhirnya, meskipun dengan pemain yang lebih mentereng dari Persipura, kita harusnya benar-benar layak juara, namun jika melihat pola permainan dan apa yang terjadi di lapangan, saya dengan lapang dada mengatakan memang Persipura lebih baik dari kita, dan mereka layak juara. Lalu, cukupkah gelar runner-up ini untuk Arema ?. Saya secara pribadi menyatakan tidak, entah rekan-rekan Aremania yang lain, kita layak mendapat lebih dengan kondisi skuad yang ada, kita harusnya tampil lebih baik dari ini, jauh lebih baik dari ini. Buat saya runner-up bukanlah gelar, itu adalah sebentuk penghinaan secara halus untuk menyatakan bahwa kita tidak Juara, bahwa kita Kalah.
Lalu bagaimana, bukankah semua yang sudah Tuhan berikan ke kita harus kita syukuri ? Iya, itu benar, mensyukuri nikmat Tuhan bukan hanya dengan kemudian hanya berucap Alhamdulillah, atau “terima kasih Tuhan, kami masih bisa peringkat dua”, mensyukuri nikmat Tuhan, berarti kita harus menjadi lebih baik, bukan hanya secara permainan, namun juga secara mental, mental tidak mau kalah dan ingin selalu jadi juara. Seperti yang lagi-lagi dikatakan oleh meneer Belanda-itu “winning is our habbit” artinya kurang lebih “menang adalah kebiasaan kita”, mental ini yang harus ditumbuhkan dalam setiap diri pemain Arema, dengan tetap mengedepankan kekompakan tim, perduli setan dengan nama besar dan status bintang, Klub (tim) itu lebih besar dari pemain, nama klub (tim) yang harus dijaga, bukan nama kebintangan pribadi yang akhirnya membuat pemain bermain secara individualis.
Di akhir tulisan ini, tidak perlulah saya membahas tentang Arema yang belaga di IPL, peringkatnya jauh lebih buruk daripada Arema yang bermain di ISL, jadi tentu akan lebih banyak caci-maki dari saya untuk mereka. Tak perlu juga saya mengucapkan selamat dan merayakan keberhasilan Arema berada di peringkat dua di ISL musim ini, toh peringkat dua bukanlah apa-apa dalam sepakbola, seperti yang dikatakan oleh Jose Mourinho “Dunia hanya akan mengenal sang juara, nomor dua adalah pecundang” atau kata sang Manajer legendaris Liverpool Bill Shankly yang dengan tegas menyatakan “if you are first, you first, if you are second, you are nothing” .
Reformasi pada tahun 1998 telah membuat tatanan bernegara Republik Indonesia terasa seperti dihantam badai yang sangat dahsyat, segalanya serba tidak pasti, Negara ini seolah-olah kembali pada tahap pada awal kemerdekaan, dimana segala konsep-konsep bernegara dipertimbangkan untuk dijadikan sebuah tatanan system berbangsa dan bernegara. Segalanya serba tidak pasti, peraturan-peraturan yang dibuat juga semakin penuh dengan unsur kepentingan kelompok dan golongan sangat sedikit produk hukum yang dihasilkan oleh aparat pemerintahan memiliki arti besar kepada rakyat, yang terjadi justru rakyat semakin menjadi Objek eksploitasi besar-besaran. Rakyat seakan-akan menjadi kelinci percobaan untuk segala tatanan kenegaraan baru yang tentu saja oleh rakyat diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan.
Segala konsepsi tentang system ekonomi, politik, social, dan budaya banyak dilontarkan oleh para akademisi, birokrasi, hingga para praktisi, model-model tatanan demokrasi banyak diperbincangkan, tapi semuanya tetap saja (paling tidak hingga saat ini,-pen) belum bisa untuk memenuhi cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dari segala konsepsi tentang demokrasi, paling tidak ada dua konsepsi yang kemudian menjadi pusat perhatian dan paling banyak dilontarkan, yakni teori Demokras DeLiberatif-nya Juergen Hubermasch, serta teori Fiqh Siyasah.
Konsep Demokrasi DeLiberatif
Selama ini Indonesia dikenal menggunakan teori demokrasi liberal, seperti yang banyak digunakan oleh Negara-negara barat. Secara teoritis, demokrasi liberal merupakan sebuah konsep politik yang digagas oleh John Locke pada sekitar abad 17. Prinsip dasar dari demokrasi liberal adalah setiap individu memiliki hak untuk bebas, merdeka, dan berkuasa. Akan tetapi, Locke lupa bahwa hak bebas, merdeka, dan berkuasa yang ada pada individu harus disertai dengan Etika Moral (Hukum Moralitas) sebagai controller-nya. Karena itu, konsep tersebut tidak mampu menjawab persoalan-persoalan dalam realitas pluralis masyarakat modern. Implikasinya, munculah yang apa yang dinamakan konflik (gesekan) sosial. Menurut Jurgen Hubermasch dalam bukunya Between Fact and Norms: Contribution to A Discourse Theory of Law and Democeacy, Demokrasi Liberal memiliki dua kelemahan bagi Negara modern yang majemuk (pluralis), yakni di satu sisi telah mereduksi kebebasan individu dari kelompoknya dan di sisi lain menciptakan individu-individu egoistis. Dalam konteks Indonesia, lahirnya konflik (gesekan) antar kelompok, agama, maupun budaya yang berkelanjutan merupakan imbas dari sifat-sifat egoistis pada setiap individu. Konsep demokrasi liberal mengandaikan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan mutlak. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas, merdeka, dan berkuasa. Oleh karena hak-hak setiap individu tersebut tidak dilandasi kehendak umum, maka setiap individu ingin dihargai dan ingin menguasai. Akibatnya, lahirlah pertikaian antar individu atau kelompok
Konsep demokrasi DeLiberatif adalah suatu konsep politis (kenegaraan) yang mencoba meradikalkan konsep Negara Hukum Klasik yang di gagas oleh John Locke dan J.J. Rousseau dengan teori diskursus (tindakan komunikatif), konsep ini seringkali dianggap sebagai konsepsi tandingan bagi konsepsi demokrasi liberal. Melalui proses radikalisasi tersebut, konsep demokrasi di Negara modern akan menjadi landasan filosofis bagi terciptanya tatanan (integrasi) bangsa yang berasaskan kesamaan dan keadilan. Hubermasch, yang kita kenal sebagai penerus teori kritis mazhab Frankfurt dan juga penerus tradisi kritis Marxisme, berusaha menerapkan tindakan komunikatif dalam proses demokrasi di Negara Modern. Dengan metode diskursus yang ditawarkannya, dia berhasil melahirkan konsep filosofi hukum Negara yang lebih adil, jujur, dan seimbang. Bagi Hubermasch, Negara tidak hanya bertugas sebagai pengontrol hak-hak warganya sebagaimana yang diandaikan Locke dalam konsep “Negara kecilnya” atau Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi sebagaimana Hobbes mengandaikannya dalam konsep “Negara Besar”. Tetapi, Negara dan rakyat adalah dua elemen yang memiliki hubungan erat. Di mana kebijakan publilk dihasilkan melalui proses komunikatif antar keduanya.
Konsep seperti ini dianggap cocok untuk berlaku di Indonesia, karena kondisi Indonesia yang plural dengan banyak suku bangsa, budaya, serta kepentingan politik yang kemudian apabila tidak disikapi dengan baik akan segera menciptakan suatu kondisi Chaos yang berkelanjutan, jika sudah terjadi Chaos maka kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah penerapan kekuatan militer, yang tentu saja akan mengakibatkan terbukanya kembali kesempatan untuk terjadinya tragedy-tragedi kemanusiaan pada masa lalu, sebut saja tragedy Semanggi, Trisakti dan lain sebagainya.
Oleh karena itu pendekatan secara komunikatif yang coba dibangun dan dikembangkan oleh teori DeLiberatif ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya benturan-benturan antara militer dengan pihak sipil. Karena konsepsi demokrasi Liberal yang ditawarkan oleh John Locke dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Negara yang modern dan memiliki kemajemukan yang besar seperti Indonesia.
Menurut Reza A. A. Wattimena dalam “Melampaui Hukum Negara Klasik” demokrasi deliberatif yang di gagas Jurgen Habermas merupakan sebuah konsep filosafati Negara yang sangat cocok bagi Negara modern. Dengan mengintegrasikan teori diskursus (tindakan komunikatif) ke dalam ruang politik, demokrasi deliberatif (diyakini) mampu menjadi system demokrasi yang betul-betul demokratis. Dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan kebijakan-kebijakan public diambil melalui proses komunikatif antar dua elemen Negara, yakni pemerintah dan masyarakat sipil.
Konsepsi Fiqh Siyasah
Politik atau Fiqh Siyasah adalah bagian dari Ulumul Syar’i (ilmu agama) yang dalam Fiqh Islam terdapat dalam bab Imamah dan Jihad. Secara etimologi, fiqh siyasah adalah ilmu yang mengatur tentang urusan negara baik dalam negeri maupun luar negeri. Ruang lingkupnya adalah Ri’ayah (memelihara), riasah (kepemimpinan), idaroh(manajemen); nizhom (peraturan); dan tahtid (program). Imam Al-Ghazali sendiri berujar, “Syari’ah harus dilindungi dengan daulah (negara atau politik).”
Itu semua terkait dengan misi besar seorang Muslim yakni yang difirmankan Allah SWT: “Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik.” (Q.S Ali ‘Imran, 3:110).
17 Ri’ayah (memelihara)
“……..Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya……..”(Q.S Al Maaidah, 5:32).
Inilah yang dipraktekkan seorang Umar ibn Khattab sebagai khalifah yang rela berhitam-lebam punggungnya mengangkut berkarung-karung beras demi rakyatnya yang lapar. Secara luas, beliau adalah salah seorang Khalifah yang dicatat dengan tinta emas akan kebijakan-kebijakan administrasinya yang luar biasa dan berpihak pada kaum miskin, seperti menurunkan standar mahar (mas kawin) yang sangat selangit saat itu, dan menetapkan subsidi sosial dari Baitul Maal negara untuk rakyat miskin.
18 Riasah (kepemimpinan)
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS Al Maaidah, 5:51).
Memilih pemimpin tidak sekedar atas prinsip demokrasi Vox Populi Vox Dei (suara rakyat suara Tuhan) yang sangat kita ragukan legitimasi akidahnya atas nama Islam. Tetapi memilih pemimpin adalah hal esensial yang akan dimintai pertanggungjawabannya di depan Allah di hari kiamat nanti. Bahkan sejarah Islam mencatat upacara pemakaman Rasulullah SAW pun tertunda karena prioritas pemilihan khalifah yang akan memegang tampuk kepemimpinan ummat selanjutnya. Jelas ini bukan sekedar kebetulan biasa. Ini jelas sebuah sinyal betapa pentingnya kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Terlebih lagi bagi yang dipilih menjadi pemimpin di mana ia harus berlaku amanah dan tidak boleh meminta-minta jabatan. Seorang Umar bin Khattab bahkan sepanjang masa pemerintahannya tidak bisa tidur lelap karena memikirkan nasib rakyatnya.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahkan menyatakan “Jika ada ada seekor keledai sekalipun mati kelaparan di tepi sungai Eufrat (wilayah Irak sekarang), jelas itu tanggung jawabku yang akan aku pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti.”
Dalam ungkapan seorang tokoh pejuang nasional kita, KH Agus Salim yang hidup jujur dan sederhana seumur hidupnya dan berpantang hidup mewah, “leiden is lijden” (memimpin itu menderita). Seorang Agus Salim yang mantan menteri luar negeri pertama Republik Indonesia dan fasih berbicara sembilan bahasa itu wafat dalam kondisi miskin di sebuah rumah kontrakan tua di gang sempit di bilangan Jakarta.
19 Idaroh (manajemen)
“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. “ (QS Ash-Shaff, 61:4).
Terkait dengan poin 2 di atas, ada adagium manajemen menyatakan, “Leadership is how to do the right thing, and management is how to do the thing right” (kepemimpinan adalah bagaimana melakukan hal yang benar, dan manajemen adalah bagaimana melakukan hal dengan benar). Khalifah Ali bin Abi Thalib Karomallahuwajhahjuga berkata, “Kebatilan yang terorganisasi akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisasi”. Inilah problem ummat Islam. Kita tahu konsep dan teori namun kita lemah dalam kinerja dan pelaksanannya. Justru ummat di luar Islamlah yang lebih jelas mewujudkan sesuatu yang asalnya bersumber dari Islam. Contohnya, seperti penjelajahan ruang angkasa yang dipelopori Uni Soviet dan Amerika Serikat meskipun Allah telah mengisyaratkannya dalam Surah Ar-Rahman ayat 33.
20 Nizhom (peraturan)
“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur;an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kita-kitab tersebut, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang……..”(QS. Al Maaidah, 5:48).
Segala sesuatu ada aturannya. Bahkan burung bangau yang bermigrasi lintas benua pada setiap pergantian musim pun tertib mengikuti aturan terbang dalam pola huruf “V” bersama kawanannya. Tidak dapat semua dinisbikan atau ditiadakan atas nama demokrasi. Sesungguhnya batas kebebasan seseorang adalah hak orang lain.
21 Tahtid (program)
“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (berpegang pada kebenaran). Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang yang mempersekutukan Allah.” (QS An Nahl, 16:120).
Selain unsur pemeliharaan, kepemimpinan, manajemen, aturan maka unsur pokok yang merupakan ujung tombak di lapangan adalah program. Kepedulian yang sedemikian tinggi serta kebijakan yang baik adalah nihil jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Salah satu elemennya adalah keteladanan. Dengan keteladanan, orang akan melihat integritas seseorang dan bukti antara perkataan dan perbuatannya. Demikian banyak pemimpin di negeri ini gagal karena berbeda antara kata dan perbuatannya. Negeri ini pun terperosok karena kurangnya integritas pemimpin dan kalangan politisinya. Seperti perkataan Syaikh Asy-Syahid Izzuddin Al Qossam, mujahid Palestina pada perang 1948: “Dunia Islam tengah terbakar! Marilah kita memadamkannya, walau dengan sepercik air!”. Wallahu a’lam bisshawwab.
Pemenuhan Acces to Justice
Menggugah rasa keadilan dinegeri ini ketika masyarakat miskin mencuri 3 biji coklat, 2 kilo randu (buah kapas), 1 buah semangka, ataupun sejumput getah karet untuk menyambung hidup sehari saja, para penegak hukum kita dengan tegas dan atas nama Undang-Undang Hukum Pidana memenjarakan mereka tanpa ampunan sedikitpun, bahkan mereka ditahan di sel penjara selagi proses hukumnya berjalan yang semakin memperparah keluarga mereka untuk berjuang mencari nafkah penghidupan di negeri ini. Belajar dari realitas tersebut muncul pameo yang menyatakan “Maling ayam keluar dari penjara sulit diterima masyarakat, tapi jika seorang Koruptor keluar penjara maka banyak orang yang akan mencium tangannya” atau bahkan “Maling Ayam kalau tertangkap dipukuli dan dihukum berat, kalau koruptor tertangkap selnya sekelas hotel bintang V”.
Pameo tersebut muncul bukan karena sentimen atau analisis yang tidak berdasar. Dalam kehidupan bernegara sehari-hari sudah biasa kita melihat praktek seorang koruptor yang baru saja dibebaskan dari penjara karena korupsinya bisa dibuktikan oleh pengadilan, akan dengan mudahnya diterima kembali oleh masyarakat dalam pergaulan sosial, bahkan tidak sedikit yang mendapat peran cukup signifikan di pemerintahan, organisasi sosial maupun organisasi keagamaan. Berpangkal dari konteks tersebt babak baru proses penegakan hukum di Indonesia telah lahir tatkala DPR telah mensahkan RUU Bantuan Hukum menjadi UU Bantuan Hukum sebagai keberlanjutan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses keadilan. Desakan kelahiran UU tersebut tiada lain merupakan bentuk komitmen dalam rangka menciptakan iklim penegakan hukum yang pro terhadap masyarakat miskin, marginal yang notabenya merupakan kelompok masyarakat rentan dan tidak peduli terhadap keberadaan hukum sebagai alat kontrol, penggerak, dan perubahan yang ada di dalam masyarakat. Hal demikian sangat penting tatkala legitimasi atas keberlakuan asas fiksi hukum beriringan dengan proses penegakan hukum yang cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek hukum. Pada konteks itulah kehadiran UU Bantuan Hukum di masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas menara gading perundang-undangan akan tetapi mampu menjelma dalam proses penegakan hukum yang menempatkan pemberi bantuan hukum, masyarakat, dan aparatur penegak hukum dalam kedudukan yang sama dengan menitik beratkan pada pemenuhan akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Pasca UU Bantuan Hukum
Pelaksanaan bantuan hukum merupakan paradigma global yang meletakkan negara dalam konteks welfare state. Di Indonesia pelaksanaan bantuan hukum publik probono belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai oleh adanya disparitas kedudukan antara advokat dan lembaga-lembaga bantuan hukum perguruan tinggi maupun swadaya masyarakat yang menjadikan proses bantuan hukum terhenti secara administratif. Melalui kelahiran UU Bantuan Hukum yang singkat dari sisi pengaturannnya diharapkan tidak menjadikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melemah.
Secara kontekstual celah kelemahan yang dimaksud nampak pada pengaturan Pertama, problematika ruang lingkup bantuan hukum meliputi: kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum hanya diberikan kepada klien dengan latar belakang miskin (aspek ekonomi). Seharusnya kasus di Mahkamah Konstitusi juga masuk dalam ruang lingkup bantuan hukum. Kriteria penerima bantuan hukum sangat sempit, hanya dilihat dari aspek ekonomi. Padahal bantuan hukum seharunya juga dapat diberikan kepada kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang cacat, kelompok marginal, masyarakat adat. Bantuan hukum tidak mencover kasus-kasus yang berdimensi struktural, kasus yang banyak ditangani oleh LBH, kecuali kasus struktural tersebut dialami oleh masyarakat miskin. Padahal kasus struktural tidak selalu dialami oleh masyarakat miskin. Dalam penanganan kasus, apakah lembaga bantuan hukum dapat dieksepsi jika menangani kasus yang bukan “orang miskin”. Kedua, pengaturan penyelenggara bantuan hukum yang dijalankan oleh Kementeriaan Hukum dan HAM harus dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas hal ini dimaksudkan bahwa pengalokasian anggaran, fungsi regulator, pengawasan, maupun penganggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ketiga, pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum terdapat beberapa problem di dalamnya semisal belum terakomodirnya LKBH atau Unit Bantuan Hukum sejenis yang ada di PTN/PTS, Status Badan Hukum lembaga pemberi bantuan hukum, kepemilikan sekretariat tetap, dan keikutsertaan Perguruan Tinggi Militer dan Kepolisian dalam proses pemberian bantuan hukum.Keempat, Prosedur pemberian Bantuan Hukum yang secara administratif harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat yang bersifat multi tafsir akan status siapa yanga dimaksud dengan pejabat setingkat. Kelima, aspek pendanaan bantuan hukum yang di bebankan kepada APBN maupun APBD jika Pemda mengalokasikan dana tersebut maka akan timbul kerawanan dan cenderung bersifat politis tatkala anggaran tersebut di kelola oleh sekelompok elite pemerintahan untuk meligitimasi otoritarianisme pemerintahan daerah.
Mengacu pada celah-celah pengaturan sebagaimana diuraikan diatas maka dapat di tarik benang merah bahwa Pertama, paradigma pengaturan bantuan hukum bercorak ekonomis yang hanya meletakkan subyek penerima bantuan hukum dari stratifikasi ekonomi. Kedua, tendesi kepentingan politis sangat menguat tatkala pengelolaan anggaran bantuan hukum oleh pemerintah pusat dan daerah tidak terkontrol oleh kekuatan sipil yang memberikan ruang partisipasi publik yang luas. Ketiga, dari struktur otoritas kelembagaan pemberi bantuan hukum bersifat subordinatif mengingat bahwa lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum berpeluang menjadi kepanjangan tangan dari Pemerintah jika paradigma kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat tidak di letakkan dalam konteks kesamaan dan kesetaraan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan mengedepankan independensi dan integritas lembaga pemberi bantuan hukum. Maka dari itu pasca pengesahaan UU Bantuan Hukum di harapkan segenap komponen masyarakat mengawal pembentukan peraturan delegasi dan proses bantuan hukum yang pro terhadap pemenuhan hak-hak warga negara terhadap keadilan (Acces To Justice).
Pendekatan konsultasi akar rumput (grassroot) telah lama dipandang sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis warga, mengembangkan dan memelihara lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi konflik kepentingan, mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam satu dekade terakhir, konsultasi akar rumput telah dilaksanakan di Indonesia dalam berbagai bentuk. Akan tetapi penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas, dan biasanya masih berupa seremonial dan acara rutin belaka[1].
Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam Peraturan Daerah (Perda); pengembangan Perda transparansi dan partisipasi; keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan; kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk fasilitasi pembahasan anggaran; serta pelatihan metodologi dan teknik prioritisasi alokasi anggaran bagi fasilitator Musrenbang.
Meskipun terdapat komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peranan, fungsi dan jurisdiksi organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan penganggaran belum didefinisikan secara jelas. Keadaan ini membatasi efektifitas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Sejak diterapkannya proses desentralisasi pada tahun 1999, Pemerintah Pusat telah melakukan usaha-usaha, melalui serangkaian regulasi dan berbagai tindakan, untuk mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan kepemerintahan daerah. Pemerintah Daerah mendukung usaha-usaha di atas dengan melaksanakan praktek-praktek perencanaan partisipatif. Meskipun memang perencanaan partisipatif ini lebih bagus dalam tataran peraturan tapi tidak dalam pelaksanaan.
Keberadaan unsur masyarakat dalam musrenbang sendiri seringkali tidak terwakili dengan baik, sehingga hasil keputusan musrenbang seringkali tidak benar-benar menfasilitasi kepentingan masyarakat. Untuk itulah kiranya perlu dilakukan sebuah riset sebelum musrenbang dilaksanakan.
Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.
Pada tingkat masyarakat (desa), Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan, peran dan fungsi Musrenbang ialah untuk mencapai konsensus dan kesepakatan mengenai [2]:
22 Prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD;
23 Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang kabupaten.
Pada tingkat kabupaten/kota, Musrenbang bertujuan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dokumen ini berisikan [3]:
24 Arah kebijakan pembangunan daerah;
25 Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Renja (Rencana Kerja) SKPD;
26 Kerangka ekonomi makro dan keuangan;
27 Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai olehAPBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya;
28 Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;
29 Alokasi anggaran untuk ADD.
Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan serupa yang disebut Forum SKPD, yang membahas sektor-sektor spesifik seperti kesehatan dan pendidikan. Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD memadukan program-program mereka dengan perspektif dan prioritas masyarakat. Hasil dari Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskusi pada Forum SKPD, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut.
Musrenbang pada dasarnya, adalah perencanaan yang bersifat Botton Up Planning, karena perencanaan dari bawah tentunya masyarakat adalah subjek (bukan Objek) Pembangunan. Sementara perencanaan program SKPD pada dasarnya bersifat Top Down Planning melalui kebijakan yang dibuat sendiri oleh SKPD. Disini SKPD adalah subjek pemberi pelayanan kemasyarakatan. Musrenbang berada diantara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD. Merujuk dari analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat berbagai pakar pembangunan kabupaten, yang menjelaskan bahwa Pembangunan di suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi akan berhasil jika memperhatikan atau berada dalam sistem dan subsistem Pemerintahan Lokal, Masyarakat dan Keluarga Setempat serta Dunia Usaha (Wiraswasta) Lokal. Masing-masing mempunyai unsur yang sama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Cara Bekerja, dan Nilai-nilai dalam beraktifitas.
30 Mengatur Partisipasi Masyarakat
Pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan perundangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Peraturan-peraturan tersebut meliputi[4]:
a. Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah; menjamin terdapatnya transparansi, akuntabililitas dan kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.
b. Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, bottom-up dan top down dalam perencanaan pembangunan daerah.
c. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang; mengatur titik masuk (entry point) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Surat edaran bersama ini juga mempedomani tata cara, capaian, prosedur, proses, dan mekanisme penyelenggaraan Musrenbang dan forum multistakeholder SKPD.
d. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menciptakan kerangka bagi Musrenbang untuk dapat mensinkronisasikan perencanaan ‘bottom-up’ dengan ‘top down’ dan merekonsiliasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi lain yang memungkinkan masyarakat untuk dapat lebih memantau dampak pengeluaran pemerintah daerah, seperti pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan dan penguatan peran perempuan,adalah sebagai berikut[5]:
a. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,dan Peraturan Mendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; melembagakan elemen-elemen penting dari tata pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas alokasi sumber dana, keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan kinerja seperti perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Peraturan dan perundangan ini berpeluang untuk memberikan kerangka yang lebih baik bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses penganggaran.
b. Peraturan Pemerintah No.65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; ditujukan untuk memberikan kerangka yang lebih berkelanjutan bagi perbaikan pelayanan publik. Peraturan ini memberikan peluang dan instrumen bagi penguatan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat marjinal untuk lebih menyuarakan kebutuhannya akan pelayanan publik, advokasi dalam proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan pelayanan, dan pengawasan terhadap implementasi pelayanan publik. Ini juga akan memungkinkan konsultasi yang lebih efektif dengan SKPD yang bertanggung jawab dalam penyediaan pelayanan dasar,memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan, serta analisis alokasi anggaran terutama untuk kaum perempuan dan mengatasi kemiskinan.
c. Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa; mengatur tentang sumber dana untuk desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya minimal 10 persen dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan diberikan ke desa secara proporsional. Peraturan ini memberikan peluang bagi pendalaman demokratisasi proses perencanaan pembangunan desa;
d. Surat Edaran Mendagri 2005 tentang Pedoman PenerapanAlokasi Dana Desa memberi pedoman tentang pengaturan besaran ADD, prinsip-prinsip pengelolaan ADD terutama partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, institusi pengelola, sistem, prosedur dan mekanisme penyaluran dan penggunaan, pelaporan dan pengawasan ADD.
Permasalahan yang terjadi hari ini, Musrenbang cenderung tidak efektif, hasil yang didapat dari musrenbang-pun akhirnya hanya menjadi hasil yang diinginkan oleh pihak pemerintah yang kadangkala bukanlah hal-hal substantif seperti yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengurangi itu semua, sehingga nantinya diharapkan agar tercipta musrenbang yang efektif dan hasilnya berpihak pada masyarakat, maka penulis pikir perlu diadakan sebuah riset pendahuluan sebelum musrenbang ini dilaksanakan.
Adapun metode riset yang penulis tawarkan adalah dengan menggunakan metode survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan dan segala aspek yang ada dalam lingkungan sebuah daerah tertentu. Selain itu, juga dihitung kembali bagaimana tingkat kesejahteraan daerah tersebut, apakah mengalami kenaikan, stagnan, atau malah terjadi penurunan.
Setelah itu, dari hasil survey, disusunlah daftar kebutuhan masyarakat. Daftar kebutuhan ini kemudian dibedakan antara daftar kebutuhan yang sifatnya mendesak, agak mendesak, dan tidak terlalu mendesak. Hal ini penting dilakukan agar segera diketahui mana saja program yang nantinya dilaksanakan secepatnya, atau mana yang masih bisa menunggu, sehingga pemerintah bisa mengatur prioritas dalam pembangunan daerah.
Dengan demikian, dengan membawa daftar masalah dan kebutuhan masyarakat, keberadaan musrenbang akan dapat lebih efektif, dan sesuai dengan harapan masayrakat.
Selain itu, dalam upaya untuk melakukan Perspektif Peningkatan Kualitas Musrenbang secara umum, penguatan Musrenbang paling tidak memerlukan dua aspek [6]:
31 Penerapan prinsip inklusif dan broad base participation di semua tahapan dan peringkat proses pengambilan keputusan yang meliputi konsultasi pada peringkat kebijakan, perencanaan, alokasi sumber daya, implementasi, pemantauan, dan evaluasi;
32 Ketersediaan dan kelengkapan analisis teknis, termasuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah antarsektor dan tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa) disertai dengan forum pembahasan yang partisipatif untuk memastikan bahwa program dan kegiatan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
Untuk itu, sebelum melakukan musrenbang ada baiknya penyusunan materi muatan musrenbang maupun dalam pelaksanaan musrenbang terlebih dahulu melihat beberapa hal dibawah ini[7] :
A. Regulasi Nasional
Surat Edaran Bersama tentang Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara/Kepala BAPPENAS perlu diganti dengan regulasi yang lebih permanen untuk menjamin kepastian dan keberlanjutan. Ini akan membantu mengatasi ketidakseragaman komitmen dari pimpinan pemerintahan di sejumlah daerah terhadap perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan yang bersikap menunggu diterbitkannya regulasi untuk melakukan tindakan yang lebih nyata.
Regulasi yang diterbitkan hendaknya:
33 Mengembangkan prinsip inklusif dan broad based participation yang mengikutsertakan semua kelompok masyarakat yang relevan (perempuan, masyarakat miskin, kelompok marjinal dan dunia usaha );
34 Mempertegas peranan, fungsi dan jurisdiksi dari masing-masing stakeholder (organisasi masyarakat sipil dan DPRD) dalam proses perencanaan dan penganggaran, terutama dalam penyiapan dan perumusan anggaran;
35 Bersifat luwes untuk mengakomodasikan praktek-praktek yang baik di daerah;
36 Memastikan pemenuhan standar konsultasi publik;
37 Mewujudkan kondisi bagi pengembangan penganggaran partisipatif
Pengembangan regulasi tersebut perlu mengikut sertakan semua pemangku kepentingan yang sesuai, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil yang telah mengimplementasikan praktek-praktek Musrenbang yang baik.
38 Regulasi Daerah
Berdasarkan regulasi nasional tersebut di atas, pemerintah daerah hendaknya membuat peraturan daerah tentang Musrenbang yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Hal ini untuk memastikan dan menguatkan komitmen dari manajemen puncak di daerah, DPRD, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengimplementasikan perencanaan partisipatif. Apabila dirancang dengan baik, maka regulasi ini akan mampu meningkatkan pemantauan dan pengawasan organisasi masyarakat sipil terhadap anggaran publik dan memperbaiki transparansi anggaran serta meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
Peraturan daerah yang dibuat, antara lain perlu mengakomodasikan hal-hal berikut:
39 Kejelasan proses perencanaan partisipatif;
40 Akomodasi penganggaran partisipatif dalam prosesnya;
41 Bagan alir dan kalender yang jelas tentang proses perencanaan dan penganggaran daerah;
42 Arahan struktur dan keanggotaan organisasi penyelenggara Musrenbang;
43 Ketersediaan anggaran APBD yang memadai untuk menyelenggarakan musrenbang;
44 Kalender kegiatan penyusunan rencana dan anggaran tahunan;
45 Tipologi stakeholder yang akan diundang atau dilibatkan, termasuk pengarusutamaan gender;
46 Peranan, fungsi, dan jurisdiksi masing-masing stakeholder;
47 Keterlibatan aktif DPRD dalam semua tapan proses perencanaan;
10. Peranan dan fungsi forum konsultasi multi stakeholder SKPD;
11. Publikasi APBD di media
48 Kualitas Musrenbang
Kualitas Musrenbang perlu diperbaiki guna mencapai suatu standar konsultasi publik yang baik dalam perencanaan partisipatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
49 Meningkatkan kualitas fasilitator, antara lain melalui bantuan teknis dan pelatihan fasilitator;
50 Memastikan representasi perempuan dan kelompok marjinal sebagai stakeholder;
51 Meningkatkan keterkaitan dengan forum konsultasi multi stakeholder SKPD;
52 Meningkatkan kualitas dan kekinian informasi yang disediakan bagi peserta, termasuk informasi tentang perkiraan anggaran;
53 Mendokumentasikan secara baik kesepakatan yang dicapai dalam Musrenbang;
54 pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu perumusan kebutuhan dan aspirasi stakeholder dan meningkatkan realisasi usulan;
55 Memperbaiki koordinasi waktu dan logistik Musrenbang;
56 Menciptakan mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas Musrenbang seperti pengembangan indikator untuk memantau kinerja proses pasca Musrenbang; seperti persentase usulan Musrenbang yang direalisasikan dalam APBD (terutama yang berkaitan dengan usulan perbaikan atau pengembangan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin)
Peranan dan Fungsi Organisasi Masyarakat Sipil
Peranan dan tanggung jawab organisasi masyarakat sipil dalam Musrenbang perlu diperjelas. Kemungkinan peranan dan fungsi OMS:
57 Pengembangan koalisi strategis dan jaringan yang efektif untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah untuk menerapkan penganggaran partisipatif;
58 Menjadi fasilitator Musrenbang;
59 memberikan advokasi, pelatihan, pendampingan, penelitian, dan analisis anggaran;
60 Menyediakan dan meningkatkan akses masyarakat pada informasi perencanaan dan penganggaran agar mereka lebih peduli dan aktif berkontribusi dalam prosesnya;
61 Menciptakan forum publik untuk mendorong pembahasan APBD sebelum APBD disetujui dan disahkan;
62 Melakukan kampanye untuk mendorong transparansi anggaran;
63 Memantau dan mengevaluasi anggaran dan kinerja pelayanan publik;
64 Membantu DPRD untuk melakukan tinjauan (review) dan penilaian terhadap dampak anggaran yang diusulkan pemerintah daerah, terutama dampak anggaran bagi usaha pengentasan kemiskinan dan penerapan standar pelayanan minimal;
65 Bekerjasama dengan media untuk memastikan tujuan-tujuan perencanaan dan penganggaran partisipatif, proses, dan hasil-hasilnya dipublikasikan lebih baik.
Peranan dan Fungsi DPRD
Terdapat kebutuhan untuk menguatkan keterlibatan DPRD dalam Musrenbang khususnya dan semua tahapan proses perencanaan pada umumnya. Di samping itu, jadwal waktu reses DPRD perlu disinkronisasikan dengan jadwal waktu Musrenbang dan kalendar perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian DPRD dapat berkontribusi aktif dan efektif dalam Musrenbang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.
Peranan dan fungsi DPRD perlu diperkuat dalam hal-hal sebagai berikut:
66 Keterlibatan aktif dari komisi, komite DPRD yang relevan dalam diskusi, peninjauan, dan evaluasi usulan masyarakat dalam Musrenbang;
67 Pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat disuarakan dalam Musrenbang dan memberikan masukan atas prioritas program berdasarkan prioritas masayarakat;
68 Memastikan terdapatnya konsistensi dan keseimbangan antara program dan anggaran tahunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi dan antara prioritas sektoral dengan alokasi anggaran;
69 Memastikan bahwa Musrenbang menerapkan standar konsultasi publik yang sesuai;
70 mencermati kebutuhan pengembangan regulasi untuk dimasukkan dalam program Renja DPRD mendukung program dan kegiatan yang diprioritaskan di Musrenbang.
Keberhasilan penerapan metode ini sangat bergantung kepada peran masing-masing pihak, jika semuanya berjalan dengan semestinya, maka yang dihasilkan dalam musrenbang inipun juga akan menjadi baik, semoga.
0 komentar:
Posting Komentar