Materi Pertemuan Ke-IV dan V
Matakuliah: Fiqh Siyasah III (Pemikiran Politik Islam)
TELAAH PROBLEMATIKA DEMOKRASI DAN ISLAM DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN
(WASPADA, M. Ag)
A. PROBLEMATIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Kemudian ada beberapa tesis tentang demokrasi beserta isu problematisnya dan perkembangannya di Indonesia dimulai pada saat runtuhnya rezim Orde Baru sampai 2008 (1998-2008), yang dikemukakan oleh Daniel Sparringa[1], yakni;
Pertama, Demokrasi adalah sebuah konsepsi politik dan sekaligus praktik sosial yang berkembang melalui sebuah proses sejarah yang panjang yang merepresentasikan sebuah dialektika di antara teks dan konteks. Oleh karena itu, sebagai sebuah institusi, demokrasi adalah representasi dari sebuah siklus di antara pengalaman tekstual, pengalaman struktural, dan pengalaman kultural.
Isu-isu Problematis:
1. Kegagalan dalam memahami pentingnya konteks dari mana teks itu dilahirkan menghasilkan penafsiran dan praktik yang kadang menyesatkan;
2. Demokrasi memerlukan kontekstualisasi yang memungkinkan berbagai prinsip yang bersifat universal itu dapat diperkaya, diperkuat, dan dibumikan oleh berbagai “pengaturan” dan “keteraturan” yang bersifat partikular dan lokal. Tidak semua yang bersifat partikular dan lokal selalu bersesuaian dengan yang ajaran universal demokrasi.
3. Untuk memungkinkan demokrasi “bekerja” pada tingkat individual, diperlukan sebuah transformasi di tiga tingkat yang berbeda secara penuh: pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Dalam periode transisi, kesenjangan di antara ketiganya kerap sangat lebar.
Kedua, Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang mengintegrasikan cara (means), tujuan (goals), dan nilai-nilai (values) sebagai tiga entitas yang tidak terpisahkan—“MGV’s”
Ø Sebagai cara, mekanisme, prosedur, atau protokol, demokrasi berkenaan dengan berbagai pilihan rasional tentang bagaimana individu atau kelompok mengorganisasikan cara (-cara) yang relevan untuk pencapaian sebuah atau lebih tujuan: dialog, musyawarah, demonstrasi, pawai, rapat akbar, menulis petisi, menulis ‘surat pembaca’, mengirim protes adalah beberapa contohnya.
Ø Sebagai tujuan, demokrasi berkaitan dengan pencapaian keadilan dan kemakmuran (justice and prosperity);
Ø Sebagai nilai-nilai dan etika, demokrasi berhubungan dengan pengikatan diri terhadap sejumlah nilai utama, di antaranya yang terpenting adalah non-violence, freedom and equality, pluralism, human rights, multiculturalism;
Isu Problematis:
Di Indonesia, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menekankan demokrasi pertama-tama dan bahkan melulu sebagai cara daripada juga sebagai tujuan dan nilai-nilai. Kerapnya demonstrasi dan demonstrasi yang juga melibatkan kekerasan menghasilkan kepercayaan yang meremehkan manfaat demokrasi.
Ketiga, Transisi demokrasi akan selalu ditandai dengan berlangsungnya empat agenda utama berikut ini:
1) Penegasan tentang pemisahan dan pembagian kekuasan di antara lembaga Judisial, Eksekutif, dan Legislatif (YEL). Walaupun terdapat beberapa varian tentang bagaimana tiga lembaga negara ini diatur, pada dasarnya pemisahan kekuasaan itu bermaksud untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan di satu lembaga, atau orang bahkan. Dengan argumentasi semacam itu, dipercaya akan terjadi proses saling mengawasi sehingga kekuasaan akan memang dan sungguh digunakan untuk kemaslahatan kehidupan bersama.
Isu-isu Problematis:
a. Walaupun ajaran Trias Politica secara relatif memberikan definisi yang cukup jelas, dalam praktiknya di Indonesia pembagian mandat dan otoritas di antara ketiga lembaga itu lebih banyak ditentukan oleh negosiasi politik dan sejumlah asumsi kultural yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran asalinya.
b. Tidak tersedianya pemahaman yang memadai tentang faham-faham dasar yang yang terkait dengan konstitusionalisme menyebabkan terjadinya keganjilan dalam pewacanaan publik dan pelembagaan ajaran demokrasi dalam konteks Trias Politica di Indonesia.
2) Pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat, regional, dan lokal. Distribusi atau re-distribusi kekuasaan semacam ini, yang di Indonesia sering lebih dikenal dengan “otonomi daerah” itu, pada dasarnya digerakkan oleh motif pengaturan kekuasaan yang lebih adil di samping pemikiran-pemikiran yang lebih pragmatis seperti efisiensi dan kemasukakalan.
Isu-isu Problematis yang terjadi di Indonesia:
a. Otonomi daerah” menjadi sebuah agenda transisi yang terpisah, terlepas, dari rasionalitas demokrasi;
b. “Otonomi daerah” menciptakan sejumlah praktik politik lokal yang “ganjil”, “aneh”, “kontradiktif”, dan “paradoksikal”: berorientasi pada elite daripada massa; mendorong fenomena “local boss politics”, meluasnya korupsi dan misuse/abuse of power; dan bahkan menghasilkan politik identitas yang mengancam tidak saja HAM dan pluralisme namun juga multikulturalisme.
3) Pembagian kekuasan atas apa yang menjadi wilayah yurisdiksi negara (state) dan apa pula yang menjadi wilayah yurisdiksi masyarakat (civil society). Negara memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai pengaturan yang berkenaan dengan kehidupan bersama, dan, bila mana perlu, dapat menggunakan kekuatan paksa (coercive power) untuk menegakkan prinsip-prinsip yang diakui dalam kehidupan bersama itu. Sering disebut, negara mengurus wilayah publik sementara masyarakat mengurus wilayah privat dan inter-privat. Masyarakat, oleh karena itu, memiliki, memelihara dan mengendalikan sepenuhnya berbagai ruang dan inter-relasi privat yang berkaitan dengan sistem produksi dan re-produksi biologis (misalnya perkawinan), sosial (misalnya pendidikan), ekonomi (misalnya pertukaran barang dan jasa), dan budaya (misalnya sistem kepercayaan dan adat). Walaupun di antara dua wilayah itu terjadi interaksi, dan oleh karena itu keduanya tak sepenuhnya terisolasi satu terhadap yang lain, dapat dikatakan masing-masing memiliki wilayah yang relatif otonom.
Isu Problematisnya di Indonesia:
Dalam praktiknya di Indonesia, terdapat kekaburan dan bahkan mungkin pengaburan batas wilayah publik dan privat. Selama hampir sepuluh tahun proses transisi ini, terdapat kecenderungan di antara keduanya untuk melampaui batas otoritas atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh otoritas masing-masing.
4) Terjadinya proses pemisahan yang kian jelas di antara hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban individu atas kehidupan komunal. Tersedianya kebebasan untuk berekspresi menurut keyakinan-keyakinan individual daripada pertama-tama atau semata-mata menurut keyakinan komunal merupakan satu proses sosial penting yang terjadi dalam transisi menuju masyarakat yang kian kompleks, plural dan demokratis. Keabsahan hak-hak komunal atas individu selain dilakukan berdasarkan prinsip kesukarelaan juga tidak boleh berakibat pada dikurangkannya hak-haknya sebagai warga negara yang merdeka dan setara dan atau berakibat pada dihilangkannya, sebagian atau keseluruhan, kemampuannya dalam membuat keputusan berdasarkan prinsip self-determination.
Isu Problematisnya yang terjadi di Indonesia:
Ciri tradisional dalam masyarakat majemuk yang di antaranya menekankan kesetiaan dan kepatuhan tanpa batas terhadap adat, kepercayaan, dan tradisi kerap menyebabkan hilangnya kemerdekaan dan kesetaraan individu dalam kehidupan komunalnya.
Keempat, Demokrasi berevolusi dari awalnya yang hanya berhubungan dengan “ihwal memerintah” di tingkat negara (state) menuju ke wilayah yang juga berhubungan dengan “ihwal bertingkah” dalam masyarakat (civil society) dan “ihwal pengaturan produksi dan distribusi barang dan jasa” di lingkungan pasar. Implementasi demokrasi di masing-masing “wilayah” memiliki masalah dan tantangan yang walaupun mungkin berhubungan namun dapat dibedakan secara distingtif.
Isu Problematisnya di Indonesia:
Secara umum, kita memiliki akumulasi pengetahuan dan best practices yang memadai untuk mengenali masalah-masalah mendasar dan mendorong perubahan di wilayah negara yang tercakup dalam konsepsi dan ageneda aksi “political reforms”. Sebaliknya, kita tidak mempunyai modal pengetahuan dan pengalaman yang dapat dibandingkan untuk mendorong terjadinya transformasi sosial di tingkat masyarakat. Sementara itu, terdapat kecenderungan ideologis yang kuat yang memandang program “liberalisasi pasar” sebagai agenda yang terpisah dan harus dipisah dari proses demokratisasi di Indonesia.
Kelima, Implementasi demokrasi berbasis hak asasi manusia (human rights based democracy) memprasyaratkan hadirnya negara dengan otoritas dan mandat yang kuat dalam melindungi, membela, dan mempromosikan hak asasi manusia.
Isu Problematisnya di Indonesia:
Dalam sepuluh tahun transisi demokrasi di Indonesia, otoritas dan mandat negara dalam melindungi, membela, dan mempromosikan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh undang-undang dasar banyak dihalangi oleh melemahnya fungsi dan wibawa negara, oleh ketiadaan elemen-elemen strategis yang memadai di tingkat civil society untuk menjamin pluralisme, toleransi, dan multikulturalisme, serta tiadanya mekanisme yang efektif untuk memastikan terjadinya pertukaran barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip pasar yang bebas dan adil.
Keenam, Perkembangan demokrasi di suatu negara merupakan fungsi dari berbagai tindakan—baik yang disadari maupun tidak (acknowledged and unacknowledged actions)—dan telah menghasilkan sejumlah konsekuensi—baik yang dimaksudkan begitu maupun tidak (intended and unintended consequences).
Isu-isu Problematis yang terjadi di Indonesia:
Ø Kegagalan, sekurang-kurangnya ketidakcermatan, dalam mengindentifi-kasikan acknowledged and unacknowledged actions serta intended and unintended consequences mengaburkan penilaian yang jernih terhadap capaian kolektif (collective achievements) di negeri ini selama sepuluh tahun terakhir ini, dan telah menyebabkan bercampuraduknya keputusasaan dan kepercayaan yang berlebihan kepada jalan pintas sebagai jalan keluar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik itu.
Ø unacknowledged actions dan unintended consequences yang dihasilkan oleh perkembangan selama sepuluh tahun terakhir ini telah mendorong berkembangnya kepercayaan bahwa demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia lebih banyak menghasilkan halangan dan bahkan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketujuh, Demokrasi hanya mungkin menghasilkan sistem politik yang stabil dan berkelanjutan apabila perkembangan dalam setiap tahapnya ditandai oleh hadirnya keseimbangan di antara keluasan partisipasi (quantity of partisipation) dan kualitas wacana (quality of discourse) tentang demokrasi dan kaitannya dengan HAM, pluralisme, multikulturalisme, dan sejumlah tema strategis lainnya seperti kebebasan dan keadilan, gender, dan lingkungan hidup.
Isu-isu Problematis pada Indonesia:
Ø terdapat kecenderungan yang kuat di Indonesia untuk secara berlebihan menggunakan indikator kuantitas partisipasi sebagai ukuran kemajuan demokrasi dengan ongkos kian berkurangnya ruang bagi pengembangan wacana demokrasi.
Ø Pengutamaan pada kuantitas partisipasi telah mengakibatkan tersingkirnya perdebatan intelektual tentang isu-isu strategis di sekitar demokrasi dan tema-tema relevan lainnya.
Ø Arah dan perkembangan demokrasi di masa depan dapat secara serius terancam oleh rejim mayoritas yang dihasilkan oleh proses-proses yang difasilitasi oleh keluasan partisipasi.
Kedelapan, Berkembangnya kepercayaan secara berlebihan terhadap kekhususan (specifity) dan keunikan (uniqueness) yang melekat dalam konstruksi politik tentang Indonesia dan atau ke-Indonesia-an dapat menghasilkan argumentasi yang menyesatkan tentang gagasan-gagasan universal negara bangsa (nation-state), demokrasi, dan HAM.
Isu Problematisnya di Indonesia:
Adalah jelas bahwa setiap bangsa selalu memiliki berbagai kekhususan dan keunikan—baik yang dihasilkan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, sejarah maupun kombinasi di antara berbagai faktor itu. Walaupun demikian, peneguhan secara keliru terhadap kedua konsep itu dapat mendorong berkembangnya pemikiran dan atau kepercayaan sempit yang memberi jalan bagi para elite dan eksponen tradisional lainnya untuk menghasilkan doktrin-doktrin ortodoks yang tidak saja berbeda namun juga mengandung pertentangan secara diametral dengan konsepsi dan praktik demokrasi.
B. ISLAM DAN BUDAYA BERDEMOKRASI
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Saiful Mujani (2007: 32-34), dia mengajukkan beberapa hipotesis tentang Islam dan budaya demokrasi, antara lain[2]:
1. Islam dan modal sosial.
Demokrasi membutuhkan aksi kolektif koordinatif, yang dicapai melalui modal sosial, seperti saling percaya antar sesama warga dan jaringan keterlibatan dalam kelompok kewarganegaran (civic engagement). Unsur budaya demokrasi ini, seperti telah dipaparkan sebelumnya, diyakini tidak ada dalam masyarakat muslim,dan islam dianggap bertanggung-jawab atas masalah ini. Bila asumsi ini benar, maka klita bisa berharap bahwa semakin islam seorang muslim, semakin besar ketidakpercayaan pada orang lain. Lebih lanjut, terdapat sejumlah norma agama yang menunjukkan bahwa kaum non-Muslim tidak dapat dipercaya. Hipotesis yang kedua adalah: semakin islami seoarang Muslim, semakin besar ketidakpercayaannya kepada non-Muslim. Modal sosial merupakan “jaringan secular civic engagement “. Karena itu hipotesis ketiga: semakin islami seorang Muslim, semakin kecil keterlibatannya dalam kelompok warga sekuler.
2. Islam dan Toleransi sosial-politik
Toleransi politik sangatlah penting bagi konsolidasi demokrasi. Islam dan Kristen diyakini sebagai agama dakwah dan misi. Pra penganutnya memiliki kewajiban untuk mendakwahi orang-orang yang tidak percaya padanya. Dipercayai bhwa hal ini merupakan sumber intoleransi kaum Muslim terhadap penganut Kristen, atau sebaliknya. Bila proposisi ini benar, saya berharap bahwa semakian Islam seorang Muslim, ia akan cenderung semakin tidak toleran terhadap orang-orang Kristen. Lebih lanjut,toleransi politik dipahami sebagai kelompok yang paling tidak disukai. Kalau Islam dipandang sebagai sumber toleransi, saya berharap menemukan kenyataan bahwa semakin Islami seorang Muslim, semakin tidak toleran ia terhadap kelompok yang paling tidak ia sukai.
3. Islam Dan Keterlibatan Politik
Keterlibatan politik (political engagement) atau budaya politik partisipan diyakini sebagai hal penting dalam demokrasi.Sebelumnya telah dipaparkan pandangan bahwa partisipasi politik merupakan sebuah gejala yang asing dalam Islam. Jika asumsi ini benar, semakin Islam seorang Muslim, semakin besar pula kemungkinan ia untuk tidak terlibat dalam politik.
4. Kepercayaan terhadap institusi demokrasi
Dalam Islam dan literature budaya demokrasi (civil cultur), percaya pada institusi politik berhubungan dengan rasa saling percaya antar sesama warga. Saling percaya antar sesama warga berdampak positif terhadap kepercayaan pada institusi politik, dan percaya pada institusi politik berpengaruh positif terhadap pengautan demokrasi dalam suatu Negara. Kalau diyakini bahwa Islam bertentangan dengan penguatan demokrasi, maka diharapkan Islam juga bertentangan dengan kepercayaan pada isntitusi demokrasi. Karena itu, pada tingkat individu, semakin Islam seorang muslim, semakin tidak percaya ia terhadap institusi demokrasi.
5. Islam dan Prinsip-prinsip demokrasi.
Klaim bahwa Islam bertentangn dengan demokrasi secara khusus terkait dengan penolakan terhadap Prinsip-prinsip demokrasi seperti kepercayaan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, nilai keebasan dan hak-hak minoritas dan pemilihan umum yang kompetitif. Seperti telah dikupas sebelumnya, kaum muslimin dipercaya lebih dekat dengan budaya politik Islam, dan budaya ini dipercaya bertentangan dengan dukungan terhadap demokrasi dan dengan nilai-nilai dasar demokrasi. Bila klaim ini benar, semakin Islami seorang muslim, semakin ia tidak mendukung prinsip-prinsip demokrasi.
6. Islam dan dukungan terhadap Negara-bangsa
Seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam tradisi politik Islam, gagasan tentang Negara-bangsa merupakan hal yang asing. Umat Islam lebih mengenal ummah sebagai komunitas politik yang melampaui sekat-sekat Negara-bangsa ketimbang Negara-bangsa itu sendiri. Karena itu, semakin Islami seoarng muslim, semakin ia tidak mendukung Negara bangsa sebagai komunitas politik.
7. Islam dan partisipasi politik.
Partisipasi politik diyakini sebagai konsep yang asing bagi masyarakat muslim. Partisipasi politik bagi masyarakat muslim terkait dengan karakterisitik obyek dari partisipasi tersebut, apakah terkait dengan kerangkan norma Islam atau tidak. Karena itu, bila obyek partisipasi itu tidak ada kaitannya dengan Islam, partisipasi itu menjadi kecil kemungkinannya. Bila klaim ini benar, semakin Islami seorang muslim, ia semakin tidak berpartisipasi dalam politik kecuali politik itu terkait dengan tuntutan agama.
8. Islam, keterlibatan politik, kepercayaan pada institusi politik, dan partisipasi politik.
Berbagai studi tentang demokrasi beranggapan bahwa, berbagai kobinasi antara keterlibatan di bidang di bidang politk dan rasa percaya pada institusi politik akan menghasilkan berbagai jenis warga Negara: warga Negara yang setia (allegiant) yang teralienasi (allienated), yang apatis, dan yang naïf (cf. Selligson, 1980). Warga yang setia secara politik akan terlibat di dalam dan percaya pada institusi politik. Warga Negara yang teralienasi secara politis juga akan terlibat dalam insitusi yang ada, namun ia tidak percaya dengan institusi itu dan mempunyai potensi untuk mengganggu jalannya demokrasi. Warga yang naïf adalah mereka yang tidak ingin terlibat di dalam proses politi namun percaya pada institusi politik yang ada. Sedangkan warga yang apatis adalah mereka yang tidak ingin terlibat dalam proses politik dan tidak percaya pada institusi politik yang ada.
Klaim bawa Islam memiliki hubungan negatif dengan demokrasi, dapat dilihat dari bagaiman aIslam berhubungan dengan keempat jenis warga Negara ini. Jika klaim Islam bertentang dengan demokrasi benar, semakin Islami seorang muslim, semakin kecil kemungkinan baginya untuk menjadi warga neara yang setia dibandingkan dengan warga Negara yang teralienasi, naïf dan apatif.
9. Intoleransi Islam dan partipasi politik.
Bila Islam memiliki hubungan yang negative dengan toleransi, dan toleransi memiliki hubungan yang negative dengan partisipasi politik, seorang muslim yang tidak toleran akan cenderung aktif dalam politik. Pola hubungan ini penting bagi stabilitas demokrasi, yang membutuhkan aktivis yang toleran dan bukan tidak toleran.
Dalam perkembangannya, demokrasi dalam Islam mulai mengalami pelapukan yang begitu memprihatinkan. Sebab banyak diantara para aktifis Islam yang tidak menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang murni dan dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Banyak diantara mereka memberikan sampel kufur terhadap demokrasi, ada yang berargumen, bahwa demokrasi lahir dari para pemikir Barat[3] (bukan dari para pemikir Islam) dan demokrasi itu adalah sistem pemerintahan orang-orang Barat yang sarat dengan kafir dan Yahudi. Ada juga yang berpendapat, bahwa demokrasi menjadikan rakyat itu sebagai tuhan, sebagaimana yang menjadi asas demokrasi yakni ”dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, inilah yang tidak diterima oleh sebagian kalangan tentang demokrasi. Kemudian dalam demokrasi juga ada namanya ”suara rakyat adalah suara tuhan”, mereka mengatakan bahwa pemimpinlah yang dapat memutuskan semuanya[4].
Ada juga beberapa hal yang selalu dicerminkan oleh para elit politik indonesia pada saat sekarang, bagai buaya yang memangsa sesamanya. Sebagaimana seperti apa yang pernah disampaikan oleh Saiful Mujani. Saiful Mujani adalah pengamat politik yang hebat dan belum sampai masuk dalam lingkaran partai politik, dia adalah pengamat politik yang belum terjebak dalam arus berpikir sempit dan masih menjadi oposisi, tanpa menyentuh kulit dari partai-partai politik yang ada, dia adalah pengamat politik yang belum sampai masuk dalam lingkaran partai politik, sehingga kritikannya terhadap beberapa partai itu tidak bersifat kritik politis. Dan cara berpikirnya Saiful masih jernih dan tidak mau terjebak dengan fenomena politik yang gampang berubah. Fenomena yang gampang berubah itu, hanyalah di permukaan dari realitas yang sebenarnya. Pada suatu kali saiful diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara televisi, dimana mereka membahas tentang koalisi politik yang sedang dilakukan oleh para elit politik Indonesia, untuk pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2009-2014. Yakni dalam acara Today’s Dialogue di Metro TV pada malam hari. Acara dialog pada malam itu menghadirkan pembicara dari beberapa anggota DPP partai, seperti PDI, PKS (Fahri Hamzah), serta GOLKAR (Priyo Budi Santoso). Sejak awal, memang sudah membuat semua orang jenuh dan muak ketika masing-masing pembicara itu membahas rencana koalisi. Semua berapi-api membahas fenomena kedatangan Taufik Kiemas ke hajatan Golkar, kemudian Kiemas ke PKS. Semua pembicara itu sama mengatakan bahwa rencana koalisi itu demi membentuk pemerintahan yang stabil, demi menguatkan agenda kepentingan rakyat.
Yang paling bersemangat adalah Fahri Hamzah dari PKS. “Sudah saatnya kita meninggalkan kategorisasi politik yang sudah usang dari antropolog Clifford Geertz yang melihat abangan santri dan priyayi. Kategori aliran ini kemudian diterjemahkan Herbert Feith menjadi Islam, nasionalis, serta moderat. Kategori ini sudah usang dan memecah-belah kekuatan politik kita. Buktinya, PKS yang berhaluan Islam bisa duduk bersama Golkar serta PDIP yang berhaluan nasionalis. Marilah kita melakukan redefinisi dan membumikan kategori politik tersebut. Buktinya, kekuatan politik bisa bersatu,” katanya dengan semangat.
Bahasanya mengkritik, namun sesungguhnya hanyalah sebuah afirmasi atau pembenaran tentang watak politik kita yang terbelah dalam beberapa kekuatan. Tiba-tiba ia bicara tafsir koalisi. Kemudian Saiful Mujani memberikan komentar terhadap hal tersebut, dia mengatakan “Saya kira itu cuma permukaan saja. Partai politik kita suka kumpul-kumpul tanpa agenda yang jelas. Mereka suka bikin kerumunan, tanpa tahu hendak di bawa ke mana bangsa ini. Jujur saja, mereka cuma mau dagang sapi saja kok. Saya kira, wacana koalisi itu berawal dari kekhawatiran bahwa mereka akan kalah dalam Pemilu mendatang. Mereka mau menyatukan kekuatan demi menantang SBY dalam pemilihan mendatang,”. Kemudian Fahri Hamzah mengatakan “Tapi Pak Saiful, PKS punya agenda dan warna yang jelas demi meningkatkan kesejahteraan umat,”.
Kemudian Saiful mengemukakan. “Ah, itu kan cuma menjadi jargon saja di permukaan. Selalu saja ada jarak antara visi ideal dan praksisnya di lapangan. Hari ini menyatakan mendukung wacana ekonomi kerakyatan, tiba-tiba besoknya mendukung kebijakan pemerintah yang menerima kenaikan harga BBM. Itu kan sama saja bohong kepada publik. Trus pernyataan yang mengatakan partai politik duduk bersama, itu makin menunjukkan tidak jelasnya partai. Kalau semua sama, ngapain bikin partai beda. Mendingan dibubarkan saja dan gabung dalam satu bendera. Mestinya visi dipertegas dalam tindakan,” kata Saiful “Koalisi ini bukan untuk kepentingan pragmatis. Kami mau membangun rencana jangka panjang,” kata Priyo dari Golkar. “Sebagai rakyat, kita tidak pernah menyaksikan koalisi yang permanen dan bertahan lama. Pemilu lalu, Golkar mendukung Mega sebagai presiden. Tiba-tiba, begitu Mega kalah dan SBY yang menang, Golkar berbalik haluan dan mendukung SBY. Sebagai rakyat, kita terus saja dibohongi partai politik yang sibuk kumpul-kumpul tanpa agenda yang jelas. Saya kira semuanya didorong oleh kepentingan pragmatis dan sesaat untuk Pemilu saja,”
“Yang paling jelas adalah PDIP. Kami menolak kenaikan BBM dan menolak impor beras,” kata tokoh partai PDIP. “Saya kira sama saja. Pada zaman Mega jadi presiden, harga BBM juga dinaikkan, Tapi waktu itu kan tidak seberapa,” lanjut tokoh PDIP itu. “Sama saja kok. Malah, sekarang rakyat dapat kompensasi. Sementara dulu sama sekali tidak ada. Saya kira anda semua cuma bermain pada retorika saja kepada rakyat. Mendingan, koalisi ini buka-bukaan saja. Kalian terus-terang saja apa maunya. Kalau Golkar mau majukan ketuanya sebagai presiden, yah dikomunikasikan saja sama PDIP. Demikian pula PDIP, kalau mau ngincar Pak Kalla jadi wapres, buka-bukaan saja. Nggak usah berlindung di balik retorika kepentingan rakyat. Saya kira itu lebih fair kepada rakyat,” kata Saiful.
C. MEMBANGUN DEMOKRASI YANG RELIGIUS
"Demokrasi adalah Islam itu sendiri." Khalid Muhammad Khalid (1974)
Kini di berbagai belahan dunia Islam, salah satu isu terpenting adalah soal kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Ketika banyak negara di dunia mengalami gelombang demokratisasi, negara-negara Islam dan negara-negara Muslim justeru tidak mengalaminya. Yang terjadi malah demokrasi ditanggapi secara negatif.
Yang lebih miris, survei dari Freedom House AS tahun 2001 yang mengukur "Kebebasan dan Demokrasi" di seluruh dunia, menemukan hasil: dari 47 negara muslim, hanya 11 negara yang pemerintahannya dipilih secara demokratis. Sementara 145 negara non-muslim, 110 di antaranya telah demokratis. Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi masih menjadi masalah besar di negara Islam.
Lalu, mengapa demokrasi sulit diterima di negara-negara Muslim? Boleh jadi ada dua faktor yang membuat umat Islam ragu, bahkan sulit menerima konsep demokrasi. Pertama, faktor eksternal: demokrasi diidentikkan dengan sekulerisasi, kapitalisme, dan standar ganda AS, karenanya umat Islam menolak. Kedua, faktor internal berupa sistem dan ajaran yang mempengaruhi proses berfikir umat. Sebab, papar Mohammed Arkoun, tafsir atas wacana Islam selalu didominasi oleh pandangan tradisional. Karena itu wacana demokrasi seakan asing dan bukan Islam.
Mungkin karena adanya sikap seperti ini, demokrasi di negara Islam dan muslim tidak maju dan berkembang.
Kalau demikian faktanya, lalu apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? Apa Islam punya visi tentang demokrasi (visi-ideal)? Kalau ya, apa ada praktek konkret demokrasi dalam Islam (sosio-historis)? Haruskah menjadi fakta pernyataan Huntington bahwa jarang sekali muncul negara demokratis dari sebuah negara yang penduduknya beragama Islam.
Demokrasi dalam Piagam Madinah
Semua umat beragama di mana pun, termasuk Islam, ketika berhadapan dengan problem-modern kemasyarakatan, biasanya akan mencari akar otentisitas dalam ajaran dan sejarah agamanya. Ketika umat Islam dihadapkan pada persoalan bagaimana membentuk masyarakat yang ideal, maka yang terbayang dalam benak kita, adalah model, gaya dan praktek Rasulullah dalam menciptakan masyarakat masanya.
Ketika Rasul merasa tidak mungkin menciptakan tatanan ideal masyarakat pada fase Mekkah, maka Hijrah (pindah) ke Madinah merupakan jalan keluar terbaik untuk membentuk masyarakat yang dicita-citakan.
Tindakan pertama, ketika Nabi saw. sampai di Madinah, adalah mempersaudarakan kaum muslimin sendiri yaitu antara Muhajirin dan Anshar di rumah Anas Ibn Malik. Setelah itu, Nabi melaksanakan langkah keduanya, mengadakan perjanjian dengan Yahudi atas dasar aliansi dan kebebasan beragama.
Tercapainya perjanjian ini, kekuatan sosial-politik Madinah, praktis, berada di bawah kekuasaan penuh Rasulullah. Perjanjian Nabi dengan komunitas Madinah yang multi-etnik dan multi-agama secara formal ditulis dalam sebuah naskah yang dikenal dengan "Piagam Madinah," as-Shahifah al-Madinah, atau al-Mitsaq al-Madinah.
Di kalangan para sarjana Barat, piagam itu dikenal sebagai "Konstitusi Madinah" (Madjid: 1999;22). Disebut sebagai konstitusi, karena di dalamnya berisi konsensus bersama tentang tata-aturan hidup antar-komunitas di dalam (negara) Madinah. Karena itu, Muhammad Hamidullah menyebutnya sebagai konstitusi pertama di muka bumi yang diumumkan oleh sebuah negara (Bulac: 2001;265-66). Piagam Madinah menjadi pijakan hidup bersama dalam satu komunitas.
Nuktah dan nilai-nilai yang ada dalam Piagam Madinah dinilai mengandung dasar-dasar demokrasi, antara lain: Pertama, Persamaan (egaliterianisme/al-musawa). Persamaan dan keadilan terkandung dalam pasal-pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40. pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di hadapan hukum, pengadilan dan memperoleh hak sosial sama, pekerjaan umum, penggunaan fasilitas umum, membayar pajak, kesemuanya itu tanpa pandang bulu: tanpa melihat status sosial, agama, suku dan jenis kelamin.
Kedua, kebebasan (freedom/al-hurriyyah). Kebebasan beragama (pluralisme) terkandung dalam pasal 25. Bunyi pasalnya "Kaum Yahudi dari Banu Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat kelaliman dan kejahatan, merusak diri dan keluarga mereka. Komitmen terhadap pluralitas dengan tegas disebutkan "Kaum Yahudi bebas menjalankan agama mereka sebagaimana umat Islam bebas menjalankan agama mereka".
Karena kebebasan yang diberikan piagam ini, Munawwir Syadzali (1991;12) menilai sebagai konstitusi negara (Islam) pertama yang tidak menyebutkan agama negara. Ini berarti negara mengakui semua agama dan tidak memaksakan pada paham satu agama saja. Prinsipnya, penghormatan terhadap praktek ibadah setiap pemeluk agama.
Kebebasan beragama ini benar-benar diterapkan Nabi saw. Beliau melarang sahabat Hushayn dari Banu Salim Ibn 'Auf yang memaksa kedua anaknya yang Nasrani agar memeluk Islam, karena Nabi melihat bahwa beragama adalah hak setiap manusia. Begitu juga ketika Kabilah Aus memaksa anak-anaknya yang beragama Yahudi untuk masuk agama Islam dan segera bergabung dengan pasukan Rasulullah, beliau melarangnya.
Dalam pasal 25 ini agama tidak menjadi pemisah untuk hidup dalam sebuah negara. Kaum Yahudi dan Musyrikin tidak di tempatkan di lokasi yang diperangi (dar al-harb) dan kaum muslimin di lokasi aman (dar al-islam). Tapi mereka hidup di satu tempat sebagai umat, satu dengan yang lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan, hidup dengan penuh kedamaian (musalamah). Tidak ada warga kelas dua, karena perbedaan agama. Kebebasan di sini bukan saja agama tapi juga mencakup kebebasan berfikir, berpendapat dan berkumpul.
Ketiga, Hak Asasi Manusia (human rights/huquq al-insan). Walaupun dalam piagam ini tidak secara ekplisit menyebutkan HAM, namun semangat poin-poin di dalamnya telah mencakup aspek ini. Alquran secara tegas memperhatikan dan sangat menghormati hak asasi manusia dengan memuliakannya (QS.al-Isra/17:70). Pengenalan konsep ini dilakukan Rasulullah ketika melakukan "khutbah perpisahan," "khutbah al-wada'," "Sesungguhnya hidupmu, hartamu dan harga-dirimu adalah berharga/suci bagi kalian seperti hari ini, bulan ini" di akhir pidatonya Rasulullah menegaskan "bukankah telah kusampaikan," hingga 3 kali, lalu beliau menyuruh kepada siapa pun yang hadir untuk menyampaikannya kepada yang berhalangan hadir waktu itu (Bukhari: 1994;III/148). Dengan itu, Nabi saw. Ingin menekankan pentingnya hak-hak asasi manusia: hidup, harta dan martabat. Selain itu, penegasan yang disampaikan Nabi juga menyangkut pertanggungjawaban, kewajiban menunaikan amanah, emansipasi wanita, menghapuskan praktek riba dan menegaskan kembali persaudaraan sesama Muslim.
Islam melihat HAM bukan sebagai hak (huquq), tapi lebih dari itu, yaitu sebagai kewajiban (dlaruriyyat) yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat. Sebab itu, Abu Ishaq al-Syatibi (2001;I/7-8) dalam karya monumentalnya al-Muwafaqat melihat bahwa hak-hak asasi manusia seperti hak beragama dan menjalankan keyakinannya (hifdz ad-din), hak perlindungan dan keamanan (hifdz al-nafs), hak berfikir dan berpendapat (hifdz al-'aql), hak berumah tangga dan mempunyai keturunan (hifdz al-nasl) dan hak memperoleh harta (hifdz al-mal) harus dipenuhi. Kalau hak-hak dasar ini tak terpenuhi maka tak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Karena hanya dengan terpenuhinya hak-hak itu maka pelaksanaan terhadap pemenuhan hak itu menjadi wajib (dlaruriyat).
Keempat, musyawarah (consultation/al-syura). Nuktah ini yang menjadi inti utama dari demokrasi. Sekali lagi, secara tekstual, poin-poin yang ada dalam naskah Piagam Madinah tidak ada yang menyebut secara spesifik. Namun jika diperhatikan secara seksama pasal-pasal yang ada dalam naskah itu menyembulkan semangat bermusyawarah. Bahkan, kelahirannya hasil dari musyawarah antar kelompok agama.
Sebagai sebuah konsep dan sekaligus prinsip, syura dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Baik Syura maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individual. Kedua konsep tersebut juga mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat ketimbang penilaian minoritas. Sebagai prinsip, syura dan demokrasi berasal dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama (Sulaiman: 2001;128).
Dalam praktek sosial di Madinah, Rasul sering menampilkan sikap mendengar pendapat mayoritas seperti dalam peperangan Uhud, Badar, Perjanjian Hudaybiyyah, hingga kehidupan pribadi sekalipun, beliau meminta masukan dari para sahabatnya ketika badai "kabar bohong" (hadist al-ifki) menimpa rumah tangganya (Ibn Katsir: 1996;369 -70). Sikap meminta dan mendengarkan pendapat orang lain, lalu mengikuti suara terbanyak bagian dari sikap kebesaran Rasul dan menunjukkan partisipasi yang kuat dari masyarakat Madinah.
Praktek musyawarah pada masa Nabi saw. masih pada tahap pertama atau embrional, karena itu pelaksanaannya masih terbatas. Pelaksana dari konsep itu dikenal dengan Ahl al-Hilli Wa al-'Aqdi. Mekanisme yang ada pada masa Rasul ini tidak baku, tapi berkembang mengikuti perkembangan zaman (al-Amin: 2000;207-8). Praktek syura (demokrasi) itu dalam demokrasi modern kemudian berkembang dan dikenal dengan partisipasi. Maka, Piagam Madinah sangat menjunjung dan menekankan partisipasi bukan dominasi, karena sebuah struktur politik yang unitarian atau totaliterian tidak mengizinkan adanya keberagaman.
Karenanya, jika yang dimaksud demokratisasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam sesuai dengan demokrasi karena dalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan semau sendiri oleh satu orang atau kelompok orang (Inayat:1998). Sebab itu Islam sangat cocok dengan paham demokrasi yang berkembang baik di Barat, bahkan nilai-nilai demokrasi sangat sesuai dengan substansi ajaran dan nilai-nilai Islam. Demokrasi adalah sarana yang terbaik untuk menggulirkan cita-cita kemanusiaan dan cita-cita kemasyarakatan Islam. Islam mendukung demokrasi dan hak azasi manusia melalui argumentasinya sendiri (Uhlin: 1998;73-5).
Islam memiliki nilai dan prinsip demokrasi secara ideal (Piagam Madinah) dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan penerus pertama (khulafa al-rasyidin). Prilaku dan praktek masyarakat di Madinah adalah cermin masyarakat ideal yang dicita-citakan. Ini semakin mengukuhkan Madinah sebagai contoh masyarakat yang inklusif, plural, partisipatif, egaliter dan demokratis. Dengan demikian Islam punya contoh masyarakat di masa silamnya yang bisa dijadikan eksemplar bagi pembentukan masyarakat demokratis di masa kini.
Banyak hal yang membuat politik Islam ini menjadi politik yang sangat minim, daintaranya adalah (1) Para politisi Islam itu sendiri, yang tidak mau membuat politik Islam ini menjadi politik yang menguasai konteks politik pada masa sekarang. (2) karena pemerintah yang tidak memberi ruang bagi politisi/partai politik Islam untuk bergerak (menyempitkan ruang gerak bagi partai-partai politik Islam dan juga bagi para pilitisi Islam). (3) umat Islam sendiri yang tidak menyadari bahwa politik Islam sekarang semakin dipojokkan, (4) kemunafikan dan kedustaan yang dicerminkan oleh para politisi Islam, sehingga membuat masyarakat itu semakin tidak percaya terhadap yang namanya politisi atau elit politik. (5) para politisi atau elit politik Islam sekarang tidak pernah lagi berjuang untuk kesejahteraan masyarakat, justeru mereka berjuang untuk kesejahteraan hidupnya sendiri tanpa menengok kepada masyarakat yang sedang mengalami kelaparan, meski itu adalah tetangganya sendiri dan bahkan rumahnya baku berhadapan. Beberapa hal inilah yang membuat politik Islam ini menjadi politik yang sangat minim dan sangat tidak disukai oleh masyarakat.
Sifat pemimpin yang demokratis, telah dicerminkan oleh sang tauladan kita Rasulullah SAW. Kalau kita melihat kembali konsep kepemimpinan yang dicerminkan oleh Rasulullah. Maka ada beberapa konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah yang memang menjadi contoh bagi umat sesudahnya[5];
Pertama, Bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah merupakan landasan pokok (prinsip utama) dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Mengapa takwa itu menjadi landasan utamanya, karena akan lahir sebuah sistem masyarakat yang tidak mengenal perbedaan antara satu dan yang lainnya. Sebab kepemimpinan itu dijalankan dengan benar-benar berdedikasi kepada masyarakat, juga dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.
Kedua, siddiq (berkata benar atau jujur) seperti gelar yang diberikan kepada Abu Bakar Khalifah yang pertama. Setiap Muslimdiperintahkan untuk senantiasa berlaku siddiq (jujur) atau berkata benar. Seperti yang dikatakan oleh beliau dalam Haditsnya yang berbunyi: “qulil haqqa walau kanna muran” (berkatalah yang benar meskipun itu pahit atau berteriaklah jika itu benar). Apalagi kalau dia adalah seorang pemimpin, karena setiap kata-katanya mengikat banyak orang. Ketika seorang pemimpin berjanji, maka dia berjanji dengan orang banyak, dan apabila janji (amanah) itu tidak mampu dia jalankan (dia tepati), maka amanah itu ia pertanggung-jawabkan dihadapan sejarah, umat dan lebih-lebih dihadapan Allah SWT.
Dia akan disebut-sebut oleh orang sepanjang sejarah sebagai pemimpin yang tidak memiliki tanggungjawab terhadap rakyat yang menjadi tanggungannya. Penulis menyarankan; ”apabila kita sudah mengetahui diri kita tidak mampu menjalankan hal tersebut atau tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, maka kita jangan pernah bermimpi untuk menjadi pemimpin sebelum kita mampu memimpin keluarga kita, saya yakin kita mengetahui semua apa tanggungjawab seorang pemimpin, pemimpin itu adalah amanah rakyat banyak yang harus kita perjuangkan dan setiap kita berjanji dengan rakyat harus kita tepati dengan baik, misalnya kita berjanji untuk kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan lain sebagainya, kalau memang kita tidak mampu menjalankan hal tersebut janganlah kita berjanji yang demikian”.
Ketiga, tabligh (menyampaikan). Sebagai seorang pemimpin hendaknya komunikatif, atau terampil dalam menyampaikan hal-hal yang tengah terjadi didalam masyarakat. Seorang pemimpin harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapinya, sehingga persoalan-persoalan yang muncul tidak disembunyikan, agar mampu dicarikan akar permasalahannya sehingga dapat dipecahkan secara bersama-sama dan dicarikan solusi yang tepat. Begitu pula dengan posisi yang ditempati oleh politisi Islam. Dan harus dipahami bahwa ia wajib menyampaikan dakwah dan kebenaran Islam dalam posisi dan kedudukannya sebagai penguasa.
Dalam berpolitik seorang Muslim harus berdakwah dan bukan berarti menjadikan mesjid sebagai panggung untuk berpolitik, karena saya lihat politisi kita sekarang menjadikan mesjid sebagai panggung politik, itu namanya politisi yang bodoh yang tidak tahu tempat untuk melakukan proses politik, sehingga mesjid tempat kita beribadah dijadikan tempat untuk berpolitik. Oleh karena itu, politik memang harus dipandang sebagai salah satu jalur dan media dakwah yang sangat penting dan strategis. Dalam melakukan dakwah untuk mengubah persepsi keliru bahwa, “politik memang kotor” tersebut, bisa dilakukan dengan lisan (Da’wah bil lisan atau da’wah bilisanial-maqal) maupun dengan suri tauladan (Da’wah bil hal atau tepatnya da’wah bil lisani al-hal). (Hajriyanto Y. Tohari, Ibid: 239).
Keempat, Fathonah (cerdas dan cakap). Seorang pemimpin jelas dituntut memiliki kecerdasan dan kemampuan yang memadai dalam kepemimpinan-nya, melebihi kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat yang dipimpinnya, sehingga tidak menyebabkan wibawanya turun dihadapan masyarakat. Seorang pemimpin tidak boleh mengandalkan secara terus-menerus kecerdasan orang-orang yang ada disekitarnya (pembantu-pembantunya), karena pada saat tertentu, seorang pemimpin harus menangani masalah yang timbul didalam masyarakat, atau keputusan-keputusan politik dengan cepat.
Kelima, amanah (kepercayaan). Dalam perspektif Islam, kepemimpinan ituhakikatnya adalah melaksanakan Amanah Allah SWT dan kemanusiaan. Maka bukan saja mempertanggung-jawabkannya didunia ini, tetapi juga diakhirat kelak, kecuali itu kepemimpinan yang seyogyianya atas orang yang berhak lantaran memang mampu melaksanakannya (amanah itu), sehingga layak menerima/ mendapatkanya.
Keenam, Adil. Seorang pemimpin tidak boleh menunjukkan kepemim-pinannya hanya baik dan menguntungkan atas Diri, Keluarga, maupun suatu kelompok (partai) semata. Melainkan harus benar adil dan memihak pada siapa yang benar meskipun yang salah itu adalah anaknya sendiri. Seorang pemimpin tidak boleh menempatkan rakyat sebagai obyek kekuasaan, sementara para elit politik ditempatkan sebagai pelaku utama yang akan memerankan segala hal. Sehingga semuanya diputuskan secara sepihak tanpa mempedulikan suara rakyat dan tidak mendengarkan jeritan nurani rakyat. Para Koruptor kelas kakap dibiarkan berkeliaran tanpa sedikitpun disentuh oleh Hukum, sedangkan jika rakyat mencuri ayam saja ditahan minimal 2 bulan dalam penjara, mereka yang mengambil uang rakyat bermilyar-milyar itu tidak pernah disentuh oleh yang namanya hukum, rakyat selalu berteriak dan bertanya dimanakah Hukum dinegeri antah-barantah ini?. Keadilan tidak menjadi landasan utama bertindak bagi elit-elit politik Islam saat ini, yang menjadi landasan utamanya sekarang adalah kekayaan mereka tidak pernah memikirkan rakyat. Sehingga penyimpangan terjadi dimana-mana, seperti korupsi yang kini terjadi di berbagai institusi pemerintahan, itu karena mereka melupakan ajaran Islam yang melarang berbuat curang dan membenci orang yang tidak memiliki sifat amanah dan menjadi pecundang dipentas politik.
Ketujuh, Bersahaja. Seorang pemimpin hendaknya berpola hidup sederhana, yaitu menghidari perilaku serakah dan menumpukkan Harta, seperti perilaku para pemimpin kita sekarang, yang membuat Allah sangat membencinya.
Setelah kita melakukan identifikasi realitas politik yang dipersentuhkan dengan idealitas Al-Qur’an, maka ditemukan beberapa dimensi perilaku elit politik yang bertentangan dengan Al-Qur’an, dimana mereka suka saling menuding ketika berkampanye, saling menghina dan mencaci diantara sesama. Di samping itu kemunafikan elit politik ketika berkampanye merupakan realitas politik yang bertentangan dengan Al-Qur’an. Menurut para pakar sosial-politik, kemunafikan dan kedustaan yang terjadi dipentas politik itu adalah sebuah keniscayaan, sebab, ketika kita kembali ketujuan awal dari politik adalah kepenntingan atau kekuasaan, ”tidak ada saudara dan sahabat sejati dalam pentas politik, yang ada hanyalah kepentingan dan kekuasaan sejati”. Ini adalah ungkapan yang sangat pas untuk dikatakan ketika kita berbicara tentang politik beserta para aktor-aktornya. Mereka bisa saja menghalalkan segala cara untuk mencapai hasrat kekuasaannya dan untuk memenuhi kepentingannya.
Ada tiga prinsip kekuasaan Ulama yang diajukan atau yang ditemukan dalam konsep Al-Maududi tentang Teo-Demokrasi. Al-Maududi adalah pendiri Jama’at-I Islami Pakistan, dalam karyanya: The Political Theory of Islami yaitu:
1. Tidak ada orang, kelas atau kelompok, bahkan semua warga negara secara keseluruhan, dapat mengklaim kekuasaan. Hanya Allahlah penguasa yang sesungguhnya; selain-Nya hanyalah mahluk yang diciptakan oleh-Nya
2. Allah adalah pemberi Hukum yang sesungguhnya dan kekuasaan legislasi yang absolut hanya ada pada-Nya. Orang-orang yang beriman tidak membuat aturan dengan benar-benar beba, juga tidak dapat memodifikasi hukum apapun yang telah diturunkan oleh Allah, bahkan jika ada keinginan untuk memberlakukan hukum seperti itu atau mengubah huukum tuhan tersebut dengan bulat.
3. Sebuah Negara Islam harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah para Nabi-Nya. Pemerintah yang menjalankan Negara seperti itu layak dijadikan sebagai contoh bagi Negara lain yang ada didunia ini dan layak untuk ditaati dalam kapasitasnya sebagai suatu agen politik yang dibentuk untuk menerapkan hukum Allah dan hanya sejauh itu negara bertindak. Kalau Negara itu tidak menghiraukan hukum yang telah diwahyukan Allah, perintah-perintahnya tidak mengikat orang-orang yang beriman[6].
D. CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRASI
Masyarakat Madani & Demokrasi
Wacana Masyarakat Madani untuk konteks Indonesia yang diperbincang-kan kembali sekitar dekade 1990-an, adalah ketika Cendekiawan mulai mengorganisir diri lewat institusi sosial seperti kehadiran ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indoensia), Ikatan cendekiawan Kristen, Ikatan Cendekiawan Budha, Hindu dan seterusnya. Masyarakat Madani (civil society) ketika itu diidentikkan dengan kelas menengah (Tanter dan Young, 1996) Masyarakat madani (civil society) dapat dilihat dari dua sudut pandang sebagaimana dikatakan oleh David Beetham dan Kevi Boyle (2000) yaitu sudut pandang negatif dan sudut pandang positif. Sudut pandang negatif dikatakan, gagasan bahwa jangkauan negara harus dibatasi, sehingga negara dicegah agar tidak mengendalikan semua kegiatan masyarakat, merasuki semua lingkup kehidupan, atau menghisap habis semua inisiatif dan bakat masyarakat. Sudut pandang positif, gagasan yang memiliki banyak dukungan independen dari swaorganisasi dalam masyarakat, yang dengannya orang-orang bisa bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri, yang bisa bertindak sebagai saluran opini dan tekanan rakyat kepada pemerintah, dan yang bisa bertindak sebagai sarana perlindungan rakyat dari penguasaan pemerintah.
Antonio Gramsci (1891-1937) sebagai salah seorang pemikir politik terpenting di abad ke 20 berkebangsaan Italia, gagasan-gagasannya perlu dijadikan bahan analsis. Gagasannya yang paling cemerlang tentang hegemoni yang dianggap merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis. Pandangan Gramsci tentang masyarakat madani memiliki kesamaan dengan konsep gerakan sosial. Landasan pemikiran Gramsci tentang masyarakat madani didasarkan pada konfliktual dan dialektika antara “negara” (state) dan “masyarakat madani” (civil society) dalam analisisnya tentang supremasi dan hegemoni, Gramsci mengatakan sebagaimana di kutip oleh Fakih (1996) :
“Apa yang dapat kita kerjakan, sejenak adalah menyediakan dua “aras” superstruktur, satu yang dapat disebut “masyarakat madani”, yakni esemble organisme yang biasanya disebut “privat”, dan aras lain yaitu “masyarakat politik” atau “negara”. Dua aras ini pada satu sisi berhubungan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menjalankan seluruh masyarakat dan sisi lain berhubungan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dijalankan melalui negara dan pemerintahan “juridis”
Oleh karena itu masyarakat madani berbeda dengan masyarakat politik atau negara, karena masyarakat madani berada dalam lingkup privat dari individu, yang juga merupakan arena publik utama yang bebas, dimana semua orang berada dalam aktifitas ideologis dan intelektual yang dinamis maupun konstruksi hegemoni. Gramsci mengatakan, bahwa masyarakat madani adalah suatu dunia dimana rakyat membuat perubahan dan menciptakan sejarah. Masyarakat madani dimaksud sebagaimana yang dikutip oleh Roger Simon (2000) dari Gramsci adalah suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan. Jadi masyarakat madani adalah wadah kelompok sosial yang dominan mengatur konsensus dan hegemoni, dan juga kelompok sosial yang lebih rendah dapat menyusun perlawanan mereka dan membuat hegemoni alternatif – hegemoni tandingan.
Interpretasi Gramsci mengenai masyarakat madani, dapat dikatakan, bahwa demokratisasi tidak dapat tercapai melalui penguatan masyarakat madani, karena baginya antara masyarakat madani dan negara tidak dalam kondisi yang kontradiktif. Masyarakat madani dan negara justru bergandengan untuk menguatkan eksistensi kelas yang dominan atau cara produksi. Bagi Gramsci, proses demokratisasi harus dilihat dalam dua perspektif perjuangan kelas, yaitu apakah demokrasi itu hanya melayani kelas penindas (oppressive class), atau sebaliknya kelas tertindas (oppresed class) demokrasi tidak harus bermakna sejarah sebagai adanya kebebasan yang didapatkan oleh mereka yang termasuk dalam kategori kelas tertindas, karena sangat mungkin demokrasi justru melayani kelas penindas, memperkuat hegemoni dan eksistensi negara (pemerintah)
Nurcholis Madjid memberikan kerangka konsep yang lebih terperinci untuk memahami masyarakat madani dalam hubungannya dengan upaya membangun masyarakat yang lebih demokratis, Madjid (1999) Mengatakan, bahwa demokrasi sebagaimana yang dipahami di negara maju harus punya “rumah”, maka rumahnya adalah “masyarakat Madani” (civil Society), dimana berbagai macam perserikatan, klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai, dan kelompok-kelompok bergabung menjadi perisai antara negara dan warga negara. Keberadaan dari masyarakat madani mendorong proses demokratisasi, karena yang menjadi inti dari konsep ini adalah terbukanya ruang publik bagi keterlibatan rakyat, masyarakat madani adalah bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi dan sekaligus menjadi lawan bagi rezim-rezim absolutis. (Madjid : 1999 : 265}
adalah menjadi penting adanya ruang public yang bebas untuk mengapresiasikan aspirasi politik dan keinginan masyarakat tanpa harus terganggu oleh tindakan represi dari Negara otoriter, karena prasyarat bagi terwujudnya sebuah kehidupan yang demokratis adalah tampilnya partisipasi rakyat secara meluas dan bebas dari ketakutan akan adanya tindakan yang represi dari aparat negara. Kerangka pemikiran yang diajukan oleh Madjid tersebut diatas memiliki korelasi dengan konsep yang dibangun oleh Hikam, sebagaimana dikatakannya :bahwa masyarakat madani (civil society) didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganiasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara,..... kebersamaan, kepercayaan, tanggungjawab, toleransi, kesamarataan, kemandirian, dan seterusnya merupakan esensi dalam sebuah civil society yang mandiri dan kuat. (Hikam, 1999 : )
Gagasan demikian juga dikemukakan oleh Maswadi Rauf (1999: 298), masyarakat madani menurutnya bercirikan masyarakat yang mandiri, bebas, sukarela, taat kepada peraturan yang berlaku, dan berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap negara. Dengan demikian, kalau berbicara tentang masyarakat madani, maka sebetulnya akan membicarakan tentang proses berlangsung demokrastisasi dalam masyarakat. Karena kehadiran dari masyarakat madani yang kuat dan memiliki daya kontrol terhadap kekuasaan negara, dan pihak negara memberikan tempat bagi adanya masyarakat madani. Jadi masyarakat madani yang mandiri, adalah masyarakat yang terlepas dari kendali negara (penguasa politik) sehingga negara tidak mendikte masyarakat untuk berbuat sesuai dengan keinginan penguasa politik belaka, masyarakat mampu menentukan keinginannya sendiri sesuai dengan pandangan yang berkembang dalam masyarakat tanpa harus terpengaruh oleh bujuk rayu dari para pemimpin politik dan penguasa.
Dalam memahami masyarakat madani tentu sangat sulit untuk dipisahkan dari negara atau masyarakat politik (political society), karena gagasan masyarakat madani selalu dikaitkan dengan negara, dan senantiasa membicarakan tentang proses pemberdayaan masyarakat dan upaya membuat masyarakat menjadi mandiri yang tidak tergantung dengan pemerintah. Dalam hal ini dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama, perspektif yang melihat posisi negara mengungguli masyarakat madani, dan perspektif ini lebih sering ditemukan dalam negara-negara yang menganut sistem pemerintahan otoritarian, seperti kasus Indonesia pada masa orde baru. Kedua, perspektif yang melihat adanya otonomi masyarakat madani yang dapat diperjuangkan lewat organisasi independen artinya yang bersifat swaorganisasi dan swadana yang dapat mengimbangi kekuatan negara. Dapat dikatakan, bahwa cita-cita dari masyarakat madani sebagai sebuah entitas tersendiri yang lepas dari entitas pemerintah (negara), menghendaki pemerintah (negara) memerintah masyarakat madani tidak berlebihan dan tidak pula membiarkan menjadi anakhis. Pada intinya yang diperjuangkan oleh masyarakat madani adalah terjadinya demokratisasi dan masyarakat punya daya kontrol terhadap pemerintah.
Masyarakat Madani dalam rentang sejarah Indonesia merdeka dapat dilihat dalam tiga fase. Pertama, pada masa orde lama, masa itu terlihat bahwa Negara maupun masyarakat Madani masih begitu rapuh, karena keduanya masih mencari jatidirinya masing-masing, sehingga praxis masa itu kekuatan masyarakat madani masih belum menemukan jatidirinya yang sesungguhnya, termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah, NU dan ormas keagamaan lainnya. Kedua, masa orde baru, pasa fase ini pemerintahan atau Negara hadir dengan begitu dominan, kuat dan mempunyai daya paksa yang tinggi, sementara posisi masyarakat madani sangat marjinal, lemah, dan tidak mempunyai kekuatan apapun ketika berhadapan dengan negara. Hubungan antara masyarakat madani dan negara boleh dibilang – meminjam istilah Suharso sebagai strong and weak society. Praxis masyarakat madani pada pemerintahan otoriter birokratik orde baru tidak bisa tumbuh dengan memadai dan bahkan semua kelompok dalam masyarakat di kontrol oleh negara, hal itu di mulai dari masa tertib politik tahun 1977 dan pemberlakuan azas tunggal tahun 1985 bagi semua organisasi sosial, politik dan keagamaan, dengan alasan utamanya adalah stabilitas nasional. Dan ketiga, era reformasi, dimana hubungan antara negara dan masyarakat madani sudah mulai memperlihat posisi yang seimbang, dalam hal ini negara tetap punya kekuatan mengatur terhadap masyarakat madani, dan masyarakat madani mempunyai daya kontrol yang kuat terhadap negara. Praxis fase ketiga ini merupakan fase yang memperlihat pola keseimbangan antara kekuatan masyarakat madani dan negara.
Periode politik pasca orde baru, kekuatan masyarakat madani tidak begitu signifikan lagi peranannya, hal itu terlihat wajah pers nasional kita belakangan ini yang semakin tidak terkendali (“pers yang anarkis”) tidak bisa disamakan dengan massa yang anarkis, seakan-akan opini yang diabngun oleh media menjadi benar, namun dapat dimengerti karena memang masyarakat pers kita masih dalam konteks euforia politik dari tekanan kepada sebuah kebebasan. Masa euphoria tersebut tidaklah berjalan lama, karena belakangan ini pers juga terseleksi secara alamiah oleh masyarakat. Sementara pada level organisasi sosial keagamaan juga memperlihatkan perilaku yang hampir sama dengan pers, dimana organisasi keagamaan yang mengecam tindakan militeristik seperti menduduki kantor Jawa Pos disebabkan media tersebut memuat berita yang menkritik kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden, maka banser NU dan organisasi ini juga secara terang-terangan mendukung kepemimpinan Wahid sampai 2004, kalau wahid diturunkan sebelum periodenya, maka massa ditingkat grassroots akan marah sebagaimana sering dikemukakan oleh ketua NU Hasyim Muzadi dan tokoh organisasi ini yang lain. Hal yang lain terlihat pula bahwa Muhammadiyah juga melakukan hal yang hampir sama, ketika beberapa Pimpinan Muhammadiyah meminta Megawati untuk mengambil langkah-langkah strategis demi menyelamatkan bangsa ini, secara tersirat Muhammadiyah meminta Wahid untuk mundur dari kursi Kepresidenan. Sikap dari berbagai komponen yang dianggap sebagai pilar dari kekuatan masyarakat madani tersebut, telah memasuki arena politik praktis, dan kemudian memunculkan stigma baru dikalangan masyarakat, bahwa baik NU maupun Muhammadiyah tidak akan bisa memerankan posisinya sebagai kekuatan masyarakat madani. Ikatan ideologis maupun historis kedua organisasi tersebut dengan dua tokoh yang menjadi sumber konflik yaitu Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Perilaku politik elit agama yang demikian sesungguhnya akan memperlemah upaya membangun sebuah masyarakat yang demokratis
0 komentar:
Posting Komentar